hadi susilo

hadi susilo


Notice: Undefined property: Joomla\CMS\Object\CMSObject::$description in /home/lpmunm27/domains/halalunmabanten.id/public_html/halal/templates/shaper_awetive/html/com_k2/templates/default/user.php on line 59
sertifikasi halal 2019
13 Nov 2019

(PKPH, Jakarta)-Tanggal 17 Oktober 2019 adalah starting point sertifikasi halal Indonesia  diselenggarakan oleh otoritas BPJPH, hal ini ditegaskan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Sukoso, dalam kegiatan “1st Internasional Halal Dialogue” JCC Jakarta (12/11). BPJPH adalah Badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) di Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan melibatkan peran MUI dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Sebelumnya, Sertifikasi halal dilaksanakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Wewenang BPJPH diatur dalam Pasal 4 Undang Undang Jaminan Produk Halal, N0 33 Tahun 2014, antara lain: merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;  menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk; melakukan regristrasi sertifikasi halal pada produluar negeri, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal, melaakukan akreditasi terhadap LPH, melakukan regristasi auditor halal, melakukan pengawasan terhadap JPH, melakukan pembinaan Auditor Halal. Dan melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang JPH.

Lebih lanjut, Sukoso menambahkan kewajiban sertifikasi halal akan dilaksanakan secara bertahap, tahap awal dan prioritas adalah makanan dan minuman, kemudian non makanan dan minuman di mulai 17 oktober 2021, meliputi: non obat, non produk biolologi, non alkes dan non PKRT, obat, produk Biologi (termasuk vaksin), alat kesehatan, dan PKRT. Untuk UMKM yang belum memperoleh sertifikat halal sampai tahun 2024 akan dilakukan pembinaan, belum sampai ke penindakan, ungkapnya.

Di tempat terpisah, Hadi Susilo, Direktur Pusat Kajian Produk Halal (PKPH) Unma Banten menyampaikan, Mathla”ul Anwar  salah satu lembaga ormas Islam  yang berdiri pada tahun 1916, di Menes, Pandeglang, Banten juga berperan aktif dalam menjalankan amanah Undang Undang JPH, Mathla’ul Anwar telah  membentuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Mathla’ul Anwar dan telah melakukan penandatangan kerjasama dengan BPJPH. PKPH Unma Banten telah melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampinagan kepada pelaku UMKM, Masyarakat, dan Pesantren di Propinsi Banten tentang UU Jaminan Produk Halal. (HS/02).

(PKPH, MAKASAR)-Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas merayakan Dies Natalisnya ke-37 hari ini. Acara ini bertepatan dengan bulan Rabbiul Awal sebagai bulan kelahiran Rasululah yang menjadi panutan seluruh umat Islam. Gaya hidup sehat menjadi salah satu komponen utama dalam bidang Kesmas tentu sangat relevan dengan kehidupan Rasulullah. Beliau dikatakan para ahli sebagai contoh manusia yang paling sehat yang pernah ada di muka bumi ini.

Rasulullah mencontohkan hidup sederhana walaupun sebagai penguasa di zaman itu. Beliau sangat dicintai oleh rakyatnya. Sahabat terdekat beliau dari orang yang paling kaya sampai yang paling miskin. Shalat beliau selalu di masjid. Tiada hari Beliau tinggalkan kecuali memberi nasehat dan bersedekah. Perilaku beliau dan seluruh tutur katanya terekam dalam kitab Sunnah yang menjadi pefoman hidup setelah Al-Qur’an.

Perilaku sehat memang menjadi tantangan yang sangat besar dalam bidang kesmas. Tidak sedikit masyarakat yang kurang peduli dengan kesehatan mereka. Masih banyak yang merokok, mengkonsumsi miras, dan  narkoba. Banyak yang menyepelekan ASI sebagai makanan terbaik buat bayi dan banyak juga yang kurang mengkonsumsi sayur dan buah. Mereka jauh dari shalat berjamaah, membaca Al Qur’an, dan menghadiri taklim.

Maha Benar Allah dengan Firman-Nya: Laqad kaana lakum fii rasulillahi uswatun hasanah, liman kaana yarjullaha wal yaumil aakhir, wadzakarallaha katsira [ QS Al ahzab (33):21]. Artinya: Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.

IKUTILAH GAYA HIDUP SEHAT RASULMU AGAR PENYAKIT JAUH DARI KEHIDUPANMU

Pesan Dakwah 13 Rabbiul Awal 1441H

By: Prof Veni Hadju

(PKPH, Surabaya)- Bank Indonesia mendorong Indonesia untuk dapat memainkan peran yang lebih besar sebagai produsen industri halal yang tidak hanya sanggup mencukupi kebutuhan di dalam negeri namun juga dapat memenuhi pasar global. “Meskipun kedudukan kita saat ini sebagai konsumen utama produk makanan, busana, maupun pariwisata halal dunia. Namun kita cukup optimis,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo di Surabaya, Jawa timur, Kamis.

Dody mengatakan optimisme tersebut dipacu melalui penghargaan yang baru saja diterima oleh Indonesia dari Global Islamic Finance Report (GIFR) 2019 sebagai negara peringkat pertama di dunia dalam mengembangkan ekosistem keuangan syariah. “Peringkat Indonesia bahkan naik cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang berada di peringkat ke-6,” ujarnya.

Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi yang cukup besar yakni dengan adanya 207 juta orang atau 87,2 persen dari total penduduk merupakan beragama muslim sehingga dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi syariah. Penduduk muslim Indonesia tersebut dinilai mampu membantu dalam mengembangkan enam sektor unggulan industri halal di tanah air yaitu makanan halal, pariwisata halal, fesyen muslim, industri kreatif, pertanian terintegrasi, dan energi terbarukan.

Ia melanjutkan peluang untuk meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata dunia masih terbuka lebar dengan memastikan bahwa strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional dapat mulai fokus pada inovasi dan pencapaian kualitas yang baik. “Jadi tidak lagi terlaksana dalam ruang yang monoton dan hanya terjebak pada rutinitas,” ujarnya. Menurutnya, hal tersebut berdasarkan tiga pilar Blueprint Eksyar Bank Indonesia yaitu pilar pertama adalah pengembangan ekonomi syariah melalui pengembangan halal value chain agar bisa mendukung penciptaan high quality-local product sehingga dapat memenuhi standard internasional.

Pilar kedua yaitu terkait pendalaman pasar keuangan syariah melalui ketersediaan pembiayaan syariah yang bisa mengintegrasikan sektor keuangan komersial maupun sosial syariah dengan didukung variasi instrumen sehingga mampu menyasar jaringan investor yang lebih besar. Pilar ketiga terkait riset dan edukasi yakni dengan kualitas lebih baik dapat menyediakan sumber daya manusia yang handal, profesional, dan berdaya saing dengan dilengkapi ilmu yang berorientasi sebagai standar internasional.

Dody mengatakan tren pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya menjadi konsumsi berbagai negara dengan mayoritas penduduk muslim misalnya Thailand sebagai pemasok makanan halal dunia, China merupakan pengekspor busana muslim terbesar, serta Australia dan Brazil menjadi pemasok daging halal terbesar dunia. “Bahkan Inggris sudah lama dikenal sebagai pusat keuangan syariah dunia,” ujarnya.

Sementara itu, ia menekankan bahwa dalam mencapai seluruh tujuan tersebut diperlukan adanya sinergi dari berbagai pihak seperti Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) sehingga bisa semakin memperkuat pelaksanaan empat strategi utama pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.Empat strategi utama tersebut tercantum dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 yaitu meliputi penguatan rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, pemanfaatan ekonomi digital, serta penguatan usaha mikro, kecil dan menengah.

Sumber: Antaranews

(PKPH, Makasar)-Sudah berapa hari yang kita lewati sejak kita dilahirkan oleh ibu kita? Sudah berapa jam waktu berlalu sampai kita berada dalam kehidupan saat ini? Apakah ada waktu-waktu yang kosong, atau terlewatkan tanpa aktivitas yang berarti, atau yang berlalu dengan perbuatan yang tidak bermanfaat, dosa, atau......,lalai?

Ada perbedaan pada mereka yang mendapat atau tidak. Kelalaian sering terlihat pada mereka yang tidak mendapat petunjuk. Kadang mereka tidak tahu mau berbuat apa, gamang, ......tidak tahu mau kemana, tidak tahu berbuat apa? Ada yang mersa bosan dengan waktu. Mereka tidak dapat menikmati waktunya untuk bersyukur dan berbuat yang terbaik untuk dirinya dan orang lain.

Allah mengingatkan hamba-Nya akan waktu yang sangat singkat ini. Orang beriman mempunyai jadwal yang ketat dari bangun tidur sampai tidur kembali. Aktivitas mereka dipenuhi ibadah, taddabur, mengikuti taklim, menuntut ilmu, menjenguk saudaranya yang sakit, dan kegiatan bermanfaat lainnya. Sangat disayangkan ada orang yang membiarkan waktunya berlalu tanpa manfaat.

Maha Benar Allah dengan firman-Nya: Qul hal nunabbiukum dhalla sa’yuhum fil hayaatiddunyaa wahum yahsabuuna annahum yuhsinuuna shun’aa (QS Al Kahfi (18):103-104). Artinya,”Katakanlah (Muhammad),“Apakah perlu Kami beritahukan kepadamu tentang orang orang yang paling rugi perbuatannya?” Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.

JANGANLAH  LALAI, KARENA WAKTU AKAN PERGI DAN TIDAK PERNAH KEMBALI

Pesan Dakwah 5 Rabbiul Awal 1441 H

Oleh: PROF VENI HADJU

(PKPH, JAKARTA)— Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) resmi beroperasi pada Kamis (17/10). Beroperasinya BPJPH menandai efektifnya UU Nomor 33/2014 tentang JPH. Kepala BPJPH Sukoso menyiapkan jurus sosialisasi untuk lima tahun ke depan. BPJPH sebelumnya telah melakukan sosialisasi kepada kementerian/lembaga (K/L) untuk ikut membantu dan mendukung program JPH ini. Terakhir, berdasarkan kerjasama dengan Kementerian Perindustrian, telah dibuat lima fokus pengembangan industri halal di Batam, Bintan, Jakarta, dan Sidoarjo.

Ia menjelaskan, status BPJPH adalah badan layanan umum. Sebagai solusi kehadiran BPJPH di tingkat daerah, ia meminta bantuan kepada sekretaris jenderal Kementerian Agama (Kemenag) agar memanfaatkan dan menggunakan fasilitas serta sumber daya manusia (SDM) yang ada di kantor wilayah Kementerian Agama. Petugas Kemenag di daerah akan membantu pelaksanaan yang berhubungan dengan JPH hingga ada petugas langsung dari BPJPH sebagai perwakilan di daerah. Strategi kedua adalah me maksimalkan sertifikasi bagi produk-produk makanan dan minuman untuk lima tahun ke depan. Setelah itu, pihaknya akan menyiapkan dan memberlakukan sanksi kepada pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal.

BPJPH pun sedang menyiapkan profesi dan keberadaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Menurut dia, BPJPH berusaha untuk menyediakan auditor di tiap-tiap tingkatan dari pemerintah, perguruan tinggi, dan yayasan Islam. Selama lima tahun ke depan, auditor serta penyelia (supervisor) akan disiapkan. "Kita berharap, untuk angka minimal, di tiap kabupaten/kota ini ada tiga LPH berdiri. Jadi, kalau ada 550 kabupaten/kota di Indonesia, kita harus mendidik minimal 5.000 calon auditor halal dan penyelia halalnya," lanjut Sukoso. BPJPH juga akan memperkuat sertifikasi untuk profesi. Saat ini yang sudah tersedia adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk auditor halal. Ke depan, pihak nya akan menyediakan SKKNI untuk penyelia halal, juru sembelih halal, chef halal, dan manajer halal.

Sukoso menilai penyiapan SDM dilakukan tidak hanya untuk industri di Indonesia, tapi da lam ranah global. Karena itu, BPJPH bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mempersiapkan sumber daya yang mumpuni dan terintegrasi. Dia pun mengungkapkan, sistem dan regulasi bagi industri harus disiapkan. Untuk produk yang telah lama beredar atau sebelum 17 Oktober 2019, sertifikasi sudah bisa dilakukan. Bagi produk baru, sertifikasi mulai dilakukan pada tahun 2021.

Ia juga menyebutkan, untuk produk farmasi seperti obat-obatan dan suplemen, ada tahapan yang disesuaikan dengan spesifikasi dan kompleksitasnya. Proses sertifi kasinya menunggu peraturan dari Presiden RI, contohnya vaksin. "Yang sudah tersertifikasi sebelumnya, silakan melapor ke BPJPH agar kita punya data. Bagi yang sedang proses di LPPOM MUI, dilanjutkan sampai selesai dan sertifikatnya nanti dikirim kan ke BPJPH untuk didata," tam bah dia.

Hingga Selasa (22/10), saat dihubungi Republika, Sukoso menyebut belum ada pelaku usaha yang melakukan registrasi dan mengajukan sertifikasi halal. Ia menyebut rata-rata pelaku usaha yang datang ke kantor BPJPH masih mencari informasi akan proses sertifikasi serta berkas-berkas yang dibutuhkan. "Lebih banyak konsultasi. Policy-nya kan lima tahun, jadi saat ini mereka masih mempersiapkan persyaratan-persyaratan. Ini tidak otomatis langsung pe laku usaha berbondong-bondong datang untuk sertifikasi. Sifatnya masih mencari informasi," ujarnya.

Sumber: Republika.co.id

 

 
 

(PKPH, Makasar)--Salah satu makhluk ciptaan Allah yang unik adalah lebah. Dalam dunia perlebahan, ada dua kelompok: lebah yang bersengat dan yang tidat bersengat. Masing masing kelompok ini punya ratusan bahkan ribuah jenis (spesies) yang berbeda-beda. Indonesia termasuk negara yang sangat kaya dengan ragam variasi lebah. Sangat membanggakan!

Tidak saja unik dalam struktur tubuh dan sistem reproduksinya, namun lenah merupakan makhluk yang menerima wahyu untuk mengambil sari dari seluruh tanaman di muka bumi ini dan bertugas menyemaikan bibit-bibit tanaman. Para Ahli mengatakan dunia ini akan binasa bila tanpa lebah. Karena merekalah, tanaman-tanaman terus bertahan dan berkembang biak. Sungguh makhluk kecil ajaib.

Allah memberikan produk terbaik-Nya buat manusia melalui lebah. Hasil riset telah menempatkan produk lebah adalah produk alami yang bisa mencegah dan mengobati berbagai penyakit. Mengapa Rasulullah minum madu setiap hari? Mengapa lebah terus diteliti para ahli? hanya sayang masih banyak manusia yang tidak minum madu setiap hari sebagai suatu kebiasaan. Sangat disayangkan!

Maha Benar Allah dengan firman-Nya,: Yakhruju min buthuunihaa syaraabum muhktalifun al waanuh, fihi syifaa 'ulinnas [ QS An Nahl (16): 69]. Artinya: Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, yang didalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia.

Minumlah Madu sebagai produk utama lebah setiap hari, yang akan membuat tubuhmu bebas dari berbagai penyakit.

Pesan dakwah 22 safar 1441 H

oleh:  Prof Veni Hadju

 

(PKPH, Jakarta)--Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) akan memasuki babak baru. Mulai 17 Oktober 2019, JPH akan mulai diselenggarakan oleh pemerintah, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Hal ini sesuai dengan amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang JPH. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa pihaknya siap mengemban amanah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. “Sesuai amanah UU, kami sudah melakukan persiapan sejak dua tahun terakhir, persisnya sejak terbentuknya BPJPH tahun 2017. Mulai 17 Oktober 2019, kami siap menyelenggarakan jaminan produk halal,” tegas Menag usai penandatanganan MoU tentang Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Halal (PLSH) bagi Produk yang Wajib Bersertifikat Halal, di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (16/10).

BPJPH Kemenag sebagai stake holder utama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal tentu tidak dapat bekerja sendiri. Untuk itu, kata Menag, diperlukan adanya sinergitas dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam menyelenggarakan jaminan produk halal. MoU ditandatangani oleh sebelas pimpinan Kementerian/Lembaga Negara terkait dan MUI, yaitu Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Menteri Luar Negeri, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kapolri, Kepala BPOM, Kepala BSN, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menag menegaskan bahwa pemberlakukan kewajiban sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019 dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, kewajiban ini akan diberlakukan terlebih dahulu kepada produk makanan dan minuman, serta produk jasa yang terkait dengan keduanya. “Prosesnya akan berlangsung dari 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024,” tegas Menag. Tahap kedua, kewajiban sertifikasi akan diberlakukan untuk selain produk makanan dan minuman.  Tahap kedua ini dimulai 17 Oktober 2021 dalam rentang waktu yang berbeda. Ada yang 7 tahun, 10 tahun, ada juga 15 tahun. "Perbedaan rentang waktu ini tergantung dari kompleksitas produk masing-masing. ungkapnya. 

 “Namun perlu kami tegaskan bahwa penahapan produk seperti kami sampaikan tersebut tidak berlaku bagi produk yang kewajiban kehalalannya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan produk sudah bersertifikat halal sebelum UU JPH berlaku”, tegas Menag.

Masa Penahapan

 Menag Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, selama masa penahapan bagi jenis produk yang wajib bersertifikat halal, BPJPH Kemenag akan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha yang menghasilkan produk yang wajib bersertifikat halal. Menag juga menegaskan akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain dan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang mendorong peningkatan dan pengembangan iklim berusaha di Indonesia. “Selama masa penahapan lebih diutamakan pendekatan secara persuasif bagi pelaku usaha. Segera daftarkan produk mereka yang termasuk wajib bersertifikat halal. Namun perlu disampaikan, selama masa penahapan, bagi produk yang masih beredar dan belum memiliki sertifikat halal tetap diizinkan beredar meskipun tidak mencantumkan label halal di kemasan produk mereka”, tegasnya.

 “Penindakan hukum akan dilakukan setelah jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA). Pada periode pertama, kita akan lebih mengedepankan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha untuk mengajukan permohonan sertifikat halal”, imbuhnya.

 Sertifikasi Halal Amanat Konstitusi

Menag menyatakan dalam sejarah negara bangsa kita, kali pertama jaminan produk halal diselenggarakan oleh negara. Sebelumnya jaminan produk halal dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berlaku secara voluntary. Lahirnya UU no 33 tahun 2014 mengubah voluntary menjadi mandatory yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah. "Jaminan produk halal bukanlah bentuk diskriminasi negara kepada masyarakat dalam kehidupan beragama. Justru, penyelenggaraan JPH oleh pemerintah merupakan bentuk hadirnya negara dalam menjalankan amanat konstitusi. Saat yang sama kehadiran negara merupakan pemenuhan perlunya kepastian hukum atas kehalalan produk yang dikonsumsi, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya umat muslim", jelasnya. 

Mandatori halal, menurut Menag, memiliki implikasi yang tidak sederhana. Banyak pihak yang terlibat. Karenanya, perlu penanganan secara tepat dan bertahap. "Umat Islam perlu kepastian hukum terhadap produk yang dikonsumsi. Ada kebutuhan jaminan atas kehalalan produk. Konsumen wajib menyiapkan informasi yang benar soal halal. Negara wajib melayani", urainya. 

 Layanan Sertifikasi Halal

 Kepala BPJPH Sukoso menjelaskan, tahapan layanan sertifikasi halal mencakup beberapa hal, yaitu: pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan dan/atau pengujian, penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal, dan penerbitan sertifikat halal. "Pendaftaran permohonan sertifikat diajukan oleh pelaku usaha kepada BPJPH. Permohonan bisa dilakukan secara manual dengan mendatangi kantor BPJPH, Kanwil Kemenag Provinsi dan Kantor Kemenag di setiap Kabupaten/Kota", jelasnya. 

Sukoso mengemukakan alasan kenapa cara manual itu dilakukan. "Karena jenis pelaku usaha itu macam-macam. Ada usaha kecil, mikro. Pedagang asongan, gerobak, tukang bakso, gorengan hingga perusahaan besar dan multi nasional. Semua perlu dilayani untuk sertifikasi halal. Kesempatannya sama", ungkapnya. BPJPH, menurutnya sedang mengembangkan sistem informasi halal atau (SIHalal). Ke depan pengajuan sertifikasi halal dari berbagai daerah bisa dilakukan secara online dan terkoneksi dengan pelaku kepentingan lain.

Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen: data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produk. Permohonan sertifikat halal juga disertai dengan dokumen sistem jaminan halal. “Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan itu akan dilakukan oleh  BPJPH,” tegas Sukoso.

Pelaku usaha, kata Sukoso, selanjutnya memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sesuai dengan pilihan yang sudah disediakan. Karena LPH saat ini ada LPPOM-MUI, pilihan pelaku usaha otomatis adalah LPPOM MUI pusat dan propinsi. Tahap selanjutnya, BPJPH melakukan verifikasi dokumen hasil pemeriksaan LPH. Hasil verifikasi itu kemudian BPJPH sampaikan kepada MUI untuk dilakukan penetapan kehalalan produk.

 “Penetapan kehalalan produk dilaksanakan oleh MUI melalui sidang fatwa halal,” ujar Sukoso. “Berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk dari MUI itulah, BPJPH menerbitkan sertifikat halal,” sambungnya. Terkait biaya, Sukoso menjelaskan bahwa biaya penerbitan sertifikat halal dibebankan kepada pelaku usaha. Untuk besarannya, kami telah membahas bersama pelaku usaha, Majelis Ulama Indonesia, dan LPPOM MUI yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

 

Sumber: Kemenag

(PKPH, JAKARTA) —Undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal akan mulai berlaku besok tepatnya tanggal 17 Oktober 2019. Tepat lima tahun pasca undang-undang ini disahkan, UU ini harus dijalankan. Namun pemberlakuan besok hanya berlaku pada produk makanan dan minuman. Sementara produk obat-obatan karena prosesnya yang lebih rumit, baru berlaku pada tahun 2021.

Wakil Ketua Umum MUI, Buya Zainut Tauhid Sa’adi memaparkan, MUI sejak lama mendukung berlakunya UU JPH ini. Karena bagaimanapun, MUI dari awal ikut menyusun UU JPH tersebut. MUI, kata dia, juga mengikuti asas yang berlaku untuk mengikuti undang-undang yang telah berlaku. Dari awal, MUI memandang bahwa pemberlakuan UU JPH ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi rakyatnya dalam hal penjaminan produk halal di Indonesia.

“Spirit lahirnya UU JPH harus dimaknai bahwa negara hadir dalam penjaminan produk halal di Indonesia, implikasinya adalah adanya pembagian pemerintah dan MUI dalam penyelenggaraan sertifikasi halal,” katanya melalui keterangan tertulis, Rabu (16/10).

Lahirnya UU JPH ini memberikan dua implikasi. Pertama, pendaftaran sertifikasi halal yang awalnya voluntary (sukarela) kini menjadi mandatory (wajib). Implikasi berikutnya, proses sertifikasi halal yang dulunya hanya melibatkan MUI dengan LPPOM dan Komisi Fatwanya kini melibatkan lebih banyak pihak. Tidak hanya MUI, kini juga ada Badan Pemeriksa Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama sebagai pihak utama dan juga Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) lain di luar MUI. Tugas MUI menurut UU JPH saat ini ada tiga yaitu penetapan fatwa produk halal melalui Komisi Fatwa, akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta Sertifikasi Auditor. LPPOM MUI yang tadinya menjadi lembaga utama dalam proses sertifikasi halal, setelah undang-undang ini berlaku, maka statusnya menjadi Lembaga Pemeriksa Halal.

“Sesuai ketentuan UU JPH pasal 10 ayat (1), MUI diberikan peran melakukan sertifikasi auditor, penetapan fatwa produk halal, dan akreditasi lembaga pemeriksa halal. Selain itu LPH tetap menjalankan peran melakukan pemeriksaan produk halal,” katanya.

Buya Zainut berharap, BPJPH sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan sertifikasi halal dapat segera melakukan langkah-langkah koordinatif dan stretegis. Pasalnya, bukan hanya di tingkat pusat, proses sertifikasi produk halal saat ini juga di tingkat daerah dan melibatnya banyak stakeholder. Dengan langkah koordinatif itu, maka masyarakat tidak lagi bingung dengan proses sertifikasi halal saat ini.

“Berharap BPJPH untuk segera melakukan langkah strategis, koordinatif, integratif, dan singkronisasi kegiatan dengan stakeholder halal khususnya MUI agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat,” katanya. (Azhar/Din)

 

Sumber: mui.or.id

(PKPH, Pandeglang)- Rumah Kreatif Halal Unma Banten akan menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema "Peran dan Kesiapan Farmasis dalam Menyongsong Pelaksanaan Halal Mandatory" di Auditorium Unma Banten Pandeglang  pada hari Kamis (17/10). Ketua Rumah Kreatif Halal Unma Banten, Priyono menyampaikan, kegiatan ini diselenggarakan menyambut diberlakukannya Undang Undang No 33. Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Tujuan kegiatan ini adalah, sosialisasi tentang UU Jaminan Produk Halal, memahami dan menggunakan tentang pentingnya Produk Halal, bagi Farmasis dapat memberikan kompetensi terkait perannya di Industri Halal, dapat memberikan peluang untuk menjadi Penyelia Halal atau Auditor Halal, ungkap Priyono.

Narasumber yang akan hadir antara lain: Direktur LPPOM MUI Banten, Kepala BB BPOM Banten, Direktur PKPH Unma Banten, Direktur LPH Mathla'ul Anwar Banten, Sekretaris Jendral Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Jumlah peserta yang sudah mendaftar saat ini sudah mencapai 249 peserta, dan akan dimeriahkan oleh UMKM Pandeglang. Priyono menambahkan, Kegiatan ini disponsori oleh Salicyl Fresh, didukung oleh IAI, PAFI, Balai Besar BPOM Banten, PKPH Unma Banten.

Rumah Kreatif Halal Unma Banten adalah wadah generasi milenial yang peduli dan fokus pada pengembangan industri halal. Rumah Kreatif Halal Unma Banten, dibawah Binaan Pusat Kajian Produk Halal Unma Banten. (HS/02)

 

(PKPH, Pandeglang) - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar (PB) Mathla'ul Anwar (MA) menolak anggapan kalau Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten yang merupakan lokasi penusukan Wiranto disebut sebagai sarang JAD. "Menes itu bukan markas JAD. Kalau NII (Negara Islam Indonesia) memang sudah lama, tapi tidak ada lagi sekarang," kata Ketua Umum (Ketum) PB MA, Sadeli Karim, ditempat yang sama, Minggu (13/10/2019).

Sebelum Wiranto datang untuk meresmikan gedung perkuliahan baru MA, mantan Panglima TNI itu pernah batal tiga kali datang ke Menes, Kabupaten Pandeglang.
Hingga akhirnya menyempatkan diri datang ke Banten Selatan itu dan terjadilah tragedi penusukan oleh anggota dari JAD. "Pak Wiranto sudah di jadwalkan lama dan sempat batal tiga kali. Kami memang mengundang masyarakat luas, pelaku itu mendengar bisa saja itu kan," terangnya.

PB MA menolak jika peristiwa penusukan terhadap Wiranto dikait-kaitkan dengan isu bahwa di Kecamatan Menes merupakan sarang terorisme. Lantaran, usai Menkopolhukam di tusuk oleh Abu Rara dan istrinya di Alun-alun Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten beberapa waktu lalu, beredar isu wilayah Selatan itu menjadi sarang terorisme.

"Wiranto sudah puluhan tahun aktif di MA, beliau juga dewan penasehat MA. Pelakunya juga bukan warga MA. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan kami. Jika ada yang terpapar radikalisme, butuh juga penelitian. Jangan yang satu dua bulan bergabung (dengan MA), lalu di anggap bagian dari kami," kata Sekretaris PB MA, Oke Setiadi, Minggu (13/10/2019).

 Pihaknya mengklaim dalam mars MA berisikan pengabdian terhadap Pancasila dan Negara. Kemudian dasar agamanya Islam beraliran Aswaja. "Yang paling penting kami dari MA yang berdasarkan Aswaja. MA tidak hanya identik di Banten, ada hampir di seluruh Indonesia, kita juga punya perwakilan di luar negeri," jelasnya.
 
Sumber: Suara.com
Kontributor : Yandhi Deslatama
Halaman 1 dari 20

Flag Counter

000643720
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Bulan Ini
Bulan Lalu
Seluruhnya
2517
1993
8285
23880
57163
643720
IP Anda: 34.231.21.123
13-11-2019 17:28

Kontak :

Gedung G ,  Universitas Mathla’ul Anwar Banten Jalan Raya Labuan Km 23 Saketi Pandeglang Banten.
KONTAK KAMI:

Harga Emas :