(PKPH, Jakarta)--Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) akan memasuki babak baru. Mulai 17 Oktober 2019, JPH akan mulai diselenggarakan oleh pemerintah, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Hal ini sesuai dengan amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang JPH. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa pihaknya siap mengemban amanah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. “Sesuai amanah UU, kami sudah melakukan persiapan sejak dua tahun terakhir, persisnya sejak terbentuknya BPJPH tahun 2017. Mulai 17 Oktober 2019, kami siap menyelenggarakan jaminan produk halal,” tegas Menag usai penandatanganan MoU tentang Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Halal (PLSH) bagi Produk yang Wajib Bersertifikat Halal, di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (16/10).

BPJPH Kemenag sebagai stake holder utama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal tentu tidak dapat bekerja sendiri. Untuk itu, kata Menag, diperlukan adanya sinergitas dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam menyelenggarakan jaminan produk halal. MoU ditandatangani oleh sebelas pimpinan Kementerian/Lembaga Negara terkait dan MUI, yaitu Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Menteri Luar Negeri, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kapolri, Kepala BPOM, Kepala BSN, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menag menegaskan bahwa pemberlakukan kewajiban sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019 dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, kewajiban ini akan diberlakukan terlebih dahulu kepada produk makanan dan minuman, serta produk jasa yang terkait dengan keduanya. “Prosesnya akan berlangsung dari 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024,” tegas Menag. Tahap kedua, kewajiban sertifikasi akan diberlakukan untuk selain produk makanan dan minuman.  Tahap kedua ini dimulai 17 Oktober 2021 dalam rentang waktu yang berbeda. Ada yang 7 tahun, 10 tahun, ada juga 15 tahun. "Perbedaan rentang waktu ini tergantung dari kompleksitas produk masing-masing. ungkapnya. 

 “Namun perlu kami tegaskan bahwa penahapan produk seperti kami sampaikan tersebut tidak berlaku bagi produk yang kewajiban kehalalannya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan produk sudah bersertifikat halal sebelum UU JPH berlaku”, tegas Menag.

Masa Penahapan

 Menag Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, selama masa penahapan bagi jenis produk yang wajib bersertifikat halal, BPJPH Kemenag akan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha yang menghasilkan produk yang wajib bersertifikat halal. Menag juga menegaskan akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain dan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang mendorong peningkatan dan pengembangan iklim berusaha di Indonesia. “Selama masa penahapan lebih diutamakan pendekatan secara persuasif bagi pelaku usaha. Segera daftarkan produk mereka yang termasuk wajib bersertifikat halal. Namun perlu disampaikan, selama masa penahapan, bagi produk yang masih beredar dan belum memiliki sertifikat halal tetap diizinkan beredar meskipun tidak mencantumkan label halal di kemasan produk mereka”, tegasnya.

 “Penindakan hukum akan dilakukan setelah jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA). Pada periode pertama, kita akan lebih mengedepankan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha untuk mengajukan permohonan sertifikat halal”, imbuhnya.

 Sertifikasi Halal Amanat Konstitusi

Menag menyatakan dalam sejarah negara bangsa kita, kali pertama jaminan produk halal diselenggarakan oleh negara. Sebelumnya jaminan produk halal dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berlaku secara voluntary. Lahirnya UU no 33 tahun 2014 mengubah voluntary menjadi mandatory yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah. "Jaminan produk halal bukanlah bentuk diskriminasi negara kepada masyarakat dalam kehidupan beragama. Justru, penyelenggaraan JPH oleh pemerintah merupakan bentuk hadirnya negara dalam menjalankan amanat konstitusi. Saat yang sama kehadiran negara merupakan pemenuhan perlunya kepastian hukum atas kehalalan produk yang dikonsumsi, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya umat muslim", jelasnya. 

Mandatori halal, menurut Menag, memiliki implikasi yang tidak sederhana. Banyak pihak yang terlibat. Karenanya, perlu penanganan secara tepat dan bertahap. "Umat Islam perlu kepastian hukum terhadap produk yang dikonsumsi. Ada kebutuhan jaminan atas kehalalan produk. Konsumen wajib menyiapkan informasi yang benar soal halal. Negara wajib melayani", urainya. 

 Layanan Sertifikasi Halal

 Kepala BPJPH Sukoso menjelaskan, tahapan layanan sertifikasi halal mencakup beberapa hal, yaitu: pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan dan/atau pengujian, penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal, dan penerbitan sertifikat halal. "Pendaftaran permohonan sertifikat diajukan oleh pelaku usaha kepada BPJPH. Permohonan bisa dilakukan secara manual dengan mendatangi kantor BPJPH, Kanwil Kemenag Provinsi dan Kantor Kemenag di setiap Kabupaten/Kota", jelasnya. 

Sukoso mengemukakan alasan kenapa cara manual itu dilakukan. "Karena jenis pelaku usaha itu macam-macam. Ada usaha kecil, mikro. Pedagang asongan, gerobak, tukang bakso, gorengan hingga perusahaan besar dan multi nasional. Semua perlu dilayani untuk sertifikasi halal. Kesempatannya sama", ungkapnya. BPJPH, menurutnya sedang mengembangkan sistem informasi halal atau (SIHalal). Ke depan pengajuan sertifikasi halal dari berbagai daerah bisa dilakukan secara online dan terkoneksi dengan pelaku kepentingan lain.

Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen: data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produk. Permohonan sertifikat halal juga disertai dengan dokumen sistem jaminan halal. “Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan itu akan dilakukan oleh  BPJPH,” tegas Sukoso.

Pelaku usaha, kata Sukoso, selanjutnya memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sesuai dengan pilihan yang sudah disediakan. Karena LPH saat ini ada LPPOM-MUI, pilihan pelaku usaha otomatis adalah LPPOM MUI pusat dan propinsi. Tahap selanjutnya, BPJPH melakukan verifikasi dokumen hasil pemeriksaan LPH. Hasil verifikasi itu kemudian BPJPH sampaikan kepada MUI untuk dilakukan penetapan kehalalan produk.

 “Penetapan kehalalan produk dilaksanakan oleh MUI melalui sidang fatwa halal,” ujar Sukoso. “Berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk dari MUI itulah, BPJPH menerbitkan sertifikat halal,” sambungnya. Terkait biaya, Sukoso menjelaskan bahwa biaya penerbitan sertifikat halal dibebankan kepada pelaku usaha. Untuk besarannya, kami telah membahas bersama pelaku usaha, Majelis Ulama Indonesia, dan LPPOM MUI yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

 

Sumber: Kemenag

(PKPH, JAKARTA) —Undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal akan mulai berlaku besok tepatnya tanggal 17 Oktober 2019. Tepat lima tahun pasca undang-undang ini disahkan, UU ini harus dijalankan. Namun pemberlakuan besok hanya berlaku pada produk makanan dan minuman. Sementara produk obat-obatan karena prosesnya yang lebih rumit, baru berlaku pada tahun 2021.

Wakil Ketua Umum MUI, Buya Zainut Tauhid Sa’adi memaparkan, MUI sejak lama mendukung berlakunya UU JPH ini. Karena bagaimanapun, MUI dari awal ikut menyusun UU JPH tersebut. MUI, kata dia, juga mengikuti asas yang berlaku untuk mengikuti undang-undang yang telah berlaku. Dari awal, MUI memandang bahwa pemberlakuan UU JPH ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi rakyatnya dalam hal penjaminan produk halal di Indonesia.

“Spirit lahirnya UU JPH harus dimaknai bahwa negara hadir dalam penjaminan produk halal di Indonesia, implikasinya adalah adanya pembagian pemerintah dan MUI dalam penyelenggaraan sertifikasi halal,” katanya melalui keterangan tertulis, Rabu (16/10).

Lahirnya UU JPH ini memberikan dua implikasi. Pertama, pendaftaran sertifikasi halal yang awalnya voluntary (sukarela) kini menjadi mandatory (wajib). Implikasi berikutnya, proses sertifikasi halal yang dulunya hanya melibatkan MUI dengan LPPOM dan Komisi Fatwanya kini melibatkan lebih banyak pihak. Tidak hanya MUI, kini juga ada Badan Pemeriksa Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama sebagai pihak utama dan juga Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) lain di luar MUI. Tugas MUI menurut UU JPH saat ini ada tiga yaitu penetapan fatwa produk halal melalui Komisi Fatwa, akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta Sertifikasi Auditor. LPPOM MUI yang tadinya menjadi lembaga utama dalam proses sertifikasi halal, setelah undang-undang ini berlaku, maka statusnya menjadi Lembaga Pemeriksa Halal.

“Sesuai ketentuan UU JPH pasal 10 ayat (1), MUI diberikan peran melakukan sertifikasi auditor, penetapan fatwa produk halal, dan akreditasi lembaga pemeriksa halal. Selain itu LPH tetap menjalankan peran melakukan pemeriksaan produk halal,” katanya.

Buya Zainut berharap, BPJPH sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan sertifikasi halal dapat segera melakukan langkah-langkah koordinatif dan stretegis. Pasalnya, bukan hanya di tingkat pusat, proses sertifikasi produk halal saat ini juga di tingkat daerah dan melibatnya banyak stakeholder. Dengan langkah koordinatif itu, maka masyarakat tidak lagi bingung dengan proses sertifikasi halal saat ini.

“Berharap BPJPH untuk segera melakukan langkah strategis, koordinatif, integratif, dan singkronisasi kegiatan dengan stakeholder halal khususnya MUI agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat,” katanya. (Azhar/Din)

 

Sumber: mui.or.id

(PKPH, Jakarta )-- Penyelenggaraan layanan sertifikasi halal akan mulai berlaku tanggal 17 Oktober 2019. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso mengatakan bahwa kewajiban bersertifikat halal akan diberlakukan secara bertahap, baik untuk produk maupun jasa. "17 Oktober 2019 memang masa di mana kewajiban bersertifikat halal diberlakukan untuk semua produk baik berupa barang maupun jasa. Namun UU 33 tahun 2014 menyebutkan pemberlakuan itu dilakukan secara bertahap," jelas Sukoso di Jakarta,  Rabu (02/10).

"Klausul itu kemudian dipertegas di PP 31 tahun 2019 bahwa penahapan dimulai dari produk makanan dan minuman. Tahap selanjutnya untuk produk selain makanan dan minuman," sambungnya. Menurut Sukoso, jelang pemberlakuan pada 17 Oktober mendatang, sejumlah persiapan terus dilakukan BPJPH. Salah satunya,  finalisasi Peraturan Menteri Agama (PMA), yang saat ini tengah diharmonisasi dengan kementerian dan instansi terkait.

Staf Ahli Menteri Agama bidang Hukum Janedjri. M Gaffar menyebut sejumlah alasan sertifikasi halal diberlakukan bertahap. Pertama,  sudah ada produk yang bersertifikat halal, sebelum diberlakukannya UU 33 tahun 2014. "Kesiapan pelaku usaha dan infrastruktur pelaksanaan JPH juga menjadi pertimbangan dalam penahapan produk berkewajiban halal ini. Selain produk itu merupakan kebutuhan primer dan dikonsumsi secara massif," terangnya.

Janedjri mengungkapkan masa tenggang yang diberikan kepada produk makanan minuman (mamin) itu sampai lima tahun, yakni 17 Oktober 2024. Adapun penahapan bagi produk selain makanan minuman akan diberlakukan mulai 17 Oktober 2021, atau dua tahun setelah produk mamin. Menurutnya penetapan itu semacam diskresi setelah mempertimbangkan teks, konteks, dan original context hukum. Di samping hasil pembicaraan dengan MUI yang berpengalaman dalam menyelenggarakan sertifikasi halal.

"Iya. Itu semacam diskresi. Dan itu dibenarkan dari logika dan tafsir hukum. Toh masih ada klausul bahwa meski berlaku kewajiban bersertifikat halal, produk yang tak bersertifikat halal masih diijinkan beredar dan diperdagangkan. Jadi tak perlu kuatir," tegasnya.

Janedjri mengaku pengaturan penahapan itu sudah dituangkan sangat detil pada Rancangan PMA yang kini tinggal harmonisasi dengan instansi terkait. Justru yang menjadi konsen BPJPH adalah bagaimana masa mulai kewajiban bersertifikat halal itu tidak disalahpahami oleh pihak-pihak tertentu. "Ada kekhawatiran beberapa pelaku usaha, akan terjadi sweeping saat pemberlakuan kewajiban  bersertifikat halal itu dimulai. Makanya, kami mengundang pihak Polri dan kementerian lain agar bisa antisipasi jika ada kejadian di masyarakat atau salahpaham selama masa penahapan itu berlaku. Di sinilah pentingnya sosialisasi secara massif dengan semua kanal media," tambahnya.

Rakor dihadiri sejumlah pejabat perwakilan Kementerian/Lembaga dari Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenlu, Kemenkeu, Kemenkop & UKM, Kemenperin, Kemendag, Kementan, Kemenkes, POLRI, BSN, BAN, dan BPOM. Hadir pula sejumlah pejabat Kemenag yakni Kepala BPJPH Sukoso, Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum Djanedjri M Ghaffar, dan jajaran pejabat BPJPH. (Dimas)

sumber: kemenag.go.id

(PKPH, JAKARTA) -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Hotel Millennium, Tanah Abang, Rabu (17/10). Pembukaan Rakernas ini dihadiri Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher, Ketua BPJPH Prof Sukoso, rektor perguruan tinggi keagamaan Islam, akademisi, dan pejabat Kementerian Agama.

Dalam sambutannya, Lukman berharap Peraturan Pemerintah (PP) terkait Jaminan Produk Halal (JPH) bisa segera disahkan oleh pemerintah. Karena, jika PP JPH itu tidak diterbitkan, BPJPH tidak dapat melakukan sertifikasi halal. "Pertama yang terkait dengan rancangan PP. Ini tinggal akhir karena kita tinggal menunggu paraf. Ini tinggal finalisasi. Mudah-mudahan bulan ini, tidak sampai menunggu akhir tahun, ini (PP PJH) bisa dilahirkan," ujar Lukman dalam sambutannya.

Menurut Lukman PP JPH ini perlu segera diterbitkan karena pada 17 Oktober 2019 mendatang ditargetkan semua produk sudah harus memiliki sertifikasi halal. "BPJPH punya deadline bahwa pada 17 Oktober tahun depan, semua produsen, mereka yang memproduksi bahan-bahan makanan, obat-obatan dan alat kosmetika itu sudah harus memiliki sertifikat halal," kata Lukman.

Sementara, Kepala BPJPH, Prof Sukoso mengatakan, rancangan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Jaminan Produk Halal (JPH) masih berada di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Menurut Sukoso, meskipun PP JPH belum diterbitkan bukan berarti BPJH tidak bekerja. Selama ini, kata dia, pihaknya telah menyiapkan infrastruktur untuk melakukan sertifikasi halal setelah PP JPH itu diterbitkan. "Memang belum ada yang disertifikasi halal. Tapi selama ini kita melakukan persiapan-persiapan untuk itu," kata Sukoso saat ditemui usai pembukaan Rakernas.

 

Sumber: Republika.co.id

 

 

 
 

(PKPH, Pandeglang) Indonesia memiliki sekitar 217 juta penduduk yang beragama Islam, atau kurang lebih 87% dari total jumlah penduduk Indonesia. Besarnya jumlah penduduk muslim Indonesia menjadikan gaya hidup halal sebagai hal yang lazim, baik itu makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetik, gaya berpakaian, hingga sistem ekonomi. Saat ini gaya hidup halal, terutama dalam hal mengonsumsi produk halal, tidak hanya menjadi kebiasaan dan konsumsi penduduk muslim, namun sudah mulai menjadi gaya hidup yang dianggap sehat dan baik bagi kesehatan penduduk dunia termasuk di negara-negara yang memiliki jumlah penduduk muslim yang relatif sedikit. Negara-negara dengan mayoritas penduduknya muslim, atau khususnya anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), mulai ramai memperbincangkan prospek produk halal dalam perdagangan internasional.

Namun fakta soal jaminan produk halal pada obat memang masih sangat memprihatinkan. Bahkan, untuk produk vaksin, sesuai dengan data di MUI (Fatwa MUI No. 06 Tahun 2010) baru ada tiga vaksin yang memperoleh sertifikasi halal yaitu tiga produk vaksin untuk vaksinasi meningitis. Bahkan, data dari LPPOM MUI dari 30 ribuan jenis obat yang terdaftar di BPPOM dan beredar di masyarakat, hanya 34 obat yang bersertifikat halal.

Pada Januari 2018 kehebohan terjadi di sosial media Indonesia. Penyebabnya yaitu tersebarnya keterangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram bahwa suplemen makanan yang telah lama dikonsumsi masyarakat mengandung Deoxyribonucleic acid (DNA) babi. Produk yang menarik perhatian tersebut yaitu Viostin DS dan Enzyplex telah mendapat izin edar BPOM Republik Indonesia (RI). Adanya produk yang lolos BPOM tanpa keterangan kandungan produk babi memunculkan pertanyaan bagaimana sebenarnya kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatur sertifikasi halal? Apa masalah dalam implementasi kebijakan tersebut? Serta bagaimana seharusnya kebijakan pemerintah dalam mendukung berkembangnya industri makanan halal melalui sertifikasi.

UU Jaminan produk Halal (UU No.33 Tahun 2014) telah diundangkan pada 17 Oktober 2014, namun implementasinya kurang begitu lancar malah sertifikasi halal bagi produk farmasi ada yang ditentang oleh pihak pengusaha bidang Farmasi. Sertifikasi halal bagi produk farmasi dihadapkan dengan beberapa faktor pengambat seperti kurangnya pemasok bahan baku yang memenuhi persyaratan halal dan kendala manajemen halal di Industri Farmasi Indonesia.  Namun kaum Muslimin dan Muslimat diwajibkan oleh Syariat Islam untuk menggunakan dan mengonsumsi produk (termasuk obat) yang halal.

Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) hadir sebagai solusi untuk melindungi konsumen Indonesia. Bagaimana tidak, Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama islam memiliki kewajiban untuk selalu mengunakan produk yang halal. UU JPH kemudian mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia baik itu diproduksi di dalam negeri atau merupakan barang impor untuk mendapatkan sertifikat halal

Sertifikat halal juga akan diwajibkan untuk produk obat-obatan yang beredar di Indonesia. Obat-obatan yang beredar di Indonesia memiliki banyak bahan baku, baik yang berasal dari Indonesia ataupun luar negeri. Jika semua bahan baku harus memiliki sertifikat halal, maka setiap pengusaha obat harus melakukan banyak sekali penelitian untuk mengetahui apakah bahan baku tersebut halal atau tidak, apalagi untuk bahan baku yang berasal dari luar negeri. Data yang dicatat oleh Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia  menunjukkan bahwa 95% dari bahan baku farmasi diimpor dari luar negeri. Kewajiban untuk memiliki sertifikat halal ini malah akan memberatkan pengusaha farmasi karena harus menambah biaya untuk pemeriksaan bahan baku dan badan yang menerbitkan sertifikat juga akan kesulitan dalam melakukan verifikasi. Masalah serupa juga akan dihadapi oleh pengusaha kosmetik.

Masalah selanjutnya yang timbul adalah karena disebabkan belum ada sertifikat halal yang berlaku secara universal. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Malaysia dan Australia contohnya belum tentu diakui oleh Indonesia, begitupun sebaliknya. Hal ini akan membuat produsen yang akan mengekspor barang hasil produksinya harus melakukan dua kali proses sertifikasi halal, yang pertama di negara asal dan yang kedua di negara tujuan ekspor. Proses sertifikasi berganda ini secara otomatis juga akan menyebabkan biaya yang dikeluarkan oleh produsen juga semakin besar.

UU JPH mengatur bahwa pemerintah akan melakukan subsidi untuk pengusaha kecil dalam mendapatkan sertifikat halal. Tujuan dari pemerintah sebenarnya baik, yaitu agar semua produk mendapatkan sertifikat halal tak terkecuali pengusaha dengan modal kecil. Tapi kebijakan ini juga akan membebani keuangan negara. Misalnya terdapat 6.000 pengusaha kecil menengah di Indonesia dan masing-masing pengusaha diberikan bantuan sertifikat yang harganya 2,5 juta Rupiah, maka negara harus mengeluarkan dana sebesar 15 milyar Rupiah untuk sertifikat halal dan harus diperbaharui setiap empat tahun.

Sertifikat halal untuk obat sepertinya menjadi yang paling mustahil, karena akan sangat sulit untuk lembaga penerbit sertifikat halal untuk mendatangi setiap perusahaan penghasil bahan baku obat yang berada di berbagai negara. Sebaiknya Indonesia meniru negara-negara timur tengah yang sudah mengeluarkan obat dari daftar produk wajib halal mereka. Jika setiap obat yang beredar diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal maka dikhawatirkan produsen obat akan mengurangi produksi obat mereka sehingga pasokan obat kepada masyarakat akan terganggu.

Pemerintah seharusnya merubah sifat sertifikat halal yang awalnya adalah mandatory menjadivoluntary sehingga pengusaha tidak merasa terbebani dan iklim usaha di Indonesia tetap terjaga dengan baik. Pemerintah harusnya lebih fokus dalam hal mengedukasi konsumen karena jika konsumen sudah cerdas, maka konsumen akan lebih memilih produk yang baik dan terjamin kualitasnya dan salah satu bentuk jaminan tersebut adalah sertifikat halal yang dikeluarkan pemerintah. Jika konsumen sudah beralih kepada produk yang halal, maka dengan sendirinya pengusaha akan merasa bahwa sertifikat halal ini penting dalam hal persaingan usaha.

UU JPH ini akan berlaku efektif pada tahun 2019, selama masa lima tahun ini pemerintah melakukan inventarisasi mana produk yang wajib untuk memiliki sertifikat halal, dan mana yang tidak. Semoga dalam jangka waktu lima tahun ini pemerintah dan pengusaha menemukan jalan tengah yang dapat mengakomodir kepentingan keduanya, sehingga ketika peraturan pelaksana UU JPH ini lahir, aturan tersebut dapat dilaksanakan dengan sempurna sehingga tidak merugikan konsumen dan negara Indonesia.

Penetapan status kehalalan produk obat, dan vaksin sangat sulit oleh Industri Farmasi mengingat:

  1. Jumlah dan jenis bahan aktif dan eksipien banyak dan sebagian besar masih import ( lebih dari 90%).
  2. Proses dalam sintesis obat, pembuatan vaksin dan sediaan farmasi sangat rumit, mahal, ketat dan kompleks.
  3. Bahan aktif, eksipien, dan bahan penolong untuk obat sangat banyak, bervariasi, dan bersifat kompleks

Alasan Keberatan Industri Farmasi dalam melakukan Sertifikasi Halal Untuk produk farmasi yaitu :

  1. Karena sekitar 96% bahan baku obat diimport dari luar negeri (Tiongkok, Korea, India dan USA), maka akan mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan Sertifikat Halal.
  2. Penekanan pada kriteria untuk obat yang aman, berkhasiat dan bermutu sudah menjamin keefektifan dalam pengobatan.
  3. Penambahan kriteria kehalalan tidak akan meningkatkan keamanan, khasiat dan mutu obat.
  4. Penambahan kriteria kehalalan, akan meningkatkan biaya produksi yang akhirnya akan meningkatkan harga obat
  5. Proses sertifikasi halal untuk obat memakan waktu lama, dapat menyebabkan kekosongan persediaan obat yang dibutuhkan dan akibatnya akan mengancam kesehatan dan keselamatan pasien.
  6. Kewajiban untuk melakukan pemisahan fasilitas dan peralatan manufakturing antara obat halal dan obat haram, akan menimbulkan penambahan biaya yang 
  7. Penggantian salah satu komponen dalam formulasi (terutama sediaan Biofarmasetika), akan berdampak pada proses produksi, karena harus melakukan pengulangan uji stabilitas, uji kinerja sediaan, uji klinik dan revalidasi proses.

Kenyataannya sudah ada beberapa industri farmasi yang melaksanakan sertifikasi halal bagi produk yang dihasilkan. Industri farmasi harus siap memasuki era paradigma baru yaitu industri halal Menyiapkan perangkat sertifikasi halal untuk obat seperti:

  1. Standard/persyaratan obat halal (Sistem Manajemen Halal) oleh pihak yang berwenang (BP JPH bekerja sama dengan pihak lain yang berkepentingan).

Industri farmasi yang mau memproduksi sediaan farmasi halal dituntut menyiapkan suatu sistem manajemen halal untuk menjamin kesinambungan proses produksi halal secara konsisten. Sistem manajemen halal adalah suatu sistem manajemen terintegrasi yang disusun, diterapkan dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia dan prosedur dalam menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan

  1. Menerapkan konsep Halal by Design bagi Industri farmasi

Halal by Design (HbD) adalah suatu konsep pendekatan untuk memproduksi obat halal yang sesuai dengan Syariat Islam. HbD mempunyai dasar bahwa kehalalan produk dapat dibangun ke dalam produk (Built-in to product). Konsep ini terinspirasi oleh konsep Quality by Design (QbD), yaitu pendekatan sistematik dan ilmiah untuk pengembangan produk halal yang diawali dengan perencanaan, pemilihan bahan, produksi halal dan penjaminan produk halal yang berbasis manajemen halal1. Menindaklanjuti rancangan tersebut maka perlu disiapkan suatu perangkat sertifikasi halal untuk obat.

  1. Melatih Penyelia Halal di Industri Farmasi
  2. Menyediakan Buku Indeks Bahan Aktif dan Eksipien Halal

 

oleh:

Anne Amelia, Firna Firmayanti, dan Ipat Pathi'ah

Mahasiswa Farmasi, Fakultas Sains Dan Farmasi

Universitas Mathla'ul Anwar Banten

 

PKPH -- Memasuki 4 tahun UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal belum dirasakan kehadirannya bagi masyarakat. UU ini juga belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dunia usaha dan percepatan industri halal di Tanah Air. Tak hanya itu Peraturan Pemerintah (PP) Jaminan Produk Halal sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang tidak kunjung terbit. Alhasil menjadikan tidak berfungsinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kiai Maaruf Amin menduga belum diterbitkannya PP Jaminan Produk Halal lantaran banyak pihak yang belum terpenuhi keinginannya.

"Sekarang ini UU sudah ada tapi belum dipakai karena PP nya belum terbit. Ada kepentingan yang belum terpenuhi, ujarnya saat acara Seminar Nasional Produk Halal di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta, Senin (16/4). Kendati demikian, menurutnya, pengawasan sertifikasi halal tetap dilakukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI). Langkah ini dilakukan melindungi konsumen sekaligus memberikan skema kemudahan bagi dunia usaha.

 "Sertifikasi halal tidak berhenti karena sudah menjadi kebutuhan umat dan perlindungan konsumen. Karena mengonsumsi halal itu wajib, bagian dari tuntunan agama, ucapnya. Pengawasan ada di MUI, karena halal itu hukum. Kemandekan itu tidak ada, sertifikasi jalan sambil menunggu BPJH dari pemerintah. Sekarang lebih kuat karena bekerjasama, ungkapnya.

Untuk itu, ia mendesak pemerintah segera menerbitkan PP Jaminan Produk Halal agar tidak menimbulkan keragunan bagi dunia usaha dan industri. Sehingga Wajib Sertifikasi Halal (mandatory) yang berlaku 2019 mendatang bisa dilakukan secara matang. Kalau tidak jelas abu-abu itu haram, banci itu. Halal itu jelas ditandai dengan sertifikasi. Abu-abu ada yang tidak jelas, sama hukumnya dengan haram, ungkapnya.

Ia juga menekankan, segala produk hanya bisa ditetapkan proses kehalalnya oleh LPPOM MUI termasuk apabila produk tersebut dalam keadaan darurat. Hal ini mengingat masih banyak produk obat yang belum tersertifikasi halal. Ada hal yang sulit diperoleh tidak ada jalan lain maka dinamakan darurat contoh obat. Tapi yang mengatakan MUI bukan produsen sendiri. Contoh saat calon jamaah haji terkena penyakit Megnitis, ada obat dari Belgia hanya ada bisa sembuh vaksin maka MUI bisa mengatakan darurat dipakai, ucapnya.

Jalan keluar ada sampai ketemu obat yang halal, yang mengatakan MUI. Di agama tidak ada yang susah, yang susah kalau tidak mau melaksanakannya. Jadi industri farmasi tidak usah khawatir, ungkapnya.

 Sumber : Republika online

 

PKPH – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta Tim Penyusunan dan Pembahasan untuk bergerak cepat dalam menuntaskan proses penerbitan Rancana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

“Saya minta sejumlah permalasahan dapat diurai dan diselesaikan secara cepat terutama dengan pihak Kementerian Kesehatan. Sementara permasalahan lainnya dapat diselesaikan secara simultan,” kata Menag Lukman Hakim saat memimpin rapat Pembahasan Masalah BPJPH di ruang kerja Kantor Kemenag Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta, Senin (9/4).

Hadir dalam rapat Sekjen Kemenag Nur Syam, Kepala BPJPH Sukoso, Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Achmad Gunaryo, Kepala Biro Perencanaan Ali Rokhmad, Staf Khusus Menag Hadi Rahman, Staf Ahli Bidang Hukum dan HAM Janedjri, serta jajaran BPJPH. “Jadi sebelum disahkan harus digelar public hearing, ini penting,” sambung Menag.

Dikutip dari rilis Kemenag, Kepala BPJPH Sukosa menyatakan dalam persoalan ini Sekretariat Wakil Presiden menjanjikan adanya pertemuan antara pihak Kemenag dan Kemenkes yang difasilitasi Wakil Presiden guna membahas kewajiban halal bagi produk obat dan sediaan farmasi lainnya. “Sementara regulasi halal kepada masyarakat luas melalui fasilitas yang dimiliki Sekretariat Wakil Presiden,” ujar Sukoso.

Menag Lukman juga meminta kepada tim untuk menyiapkan grand desain dari sistem sertifikasi dan registrasi JPH yang akan diluncurkan, seperti Sistem Informasi Manajemen Jaminan Produk Halal. (R/R05/P1)

Sumber : Mi’raj News Agency (MINA)

PKPH – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang diajukan oleh pemohon seorang advokat bernama Paustinus Siburian. Keputusan MK disampaikan dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Materiil UU JPH di Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (21/2). Dalam sidang tersebut, MK menyatakan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas sehingga tidak dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Sebagai pihak termohon, Ikhsan Abdullah selaku Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) menyatakan kekhawatiran Pemohon tentang ancaman produk halal tidak beralasan. Ia menyebut Pemohon salah menangkap maksud UU JPH. Dia menuturkan, telah terjadi kekeliruan penafsiran yang dilakukan oleh Siburian terkait regulasi tersebut. Ia menambahkan, regulasi ini tidak berpengaruh terhadap persebaran produk nonhalal di Tanah Air. Artinya, Siburian dan para nonmuslim lainnya masih bisa mengonsumsi atau memperjualbelikan produk nonhalal.

“Yang dimaksud dalam UU JPH ini adalah mandatory sertifikasi halal bukan mandatory halal, artinya semua produk yang beredar wajib disertifikasi. Produk haram tetap bisa beredar dan tak dilarang di Indonesia,” ujar Ikhsan saat temu media usai Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Materiil UU JPH. Menurutnya, jika suatu produk tak mengandung bahan haram, maka mesti diberi label halal. Adapun produk mengandung bahan haram, seperti babi atau alkohol, tak wajib mengajukan sertifikasi halal sesuai Pasal 26 ayat (1) UU JPH. Permohonan yang diajukan oleh Paustinus Siburian tak lama setelah disahkan UU JPH pada 2017 lalu itu menguji norma pada Diktum menimbang huruf b, frase “syariat Islam” dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 3 huruf a, Pasal 4, dan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) UU JPH.

Bagi Siburian yang bukan pemeluk agama Islam, undang-undang ini dinilai diskriminatif dengan keberpihakan pada salah satu agama. Hal ini didasarkan pada beberapa pasal dalam undang-undang yang akan membuat umat nonmuslim tak lagi bisa membuat atau mengonsumsi segala produk nonhalal di Tanah Air. Sebelumnya pada sidang Kamis (4/5/17), Pemerintah yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nur Syam menegaskan bahwa sertifikasi halal bertujuan untuk menciptakan jaminan produk berkualitas yang terjamin kesehatan dan kehalalannya.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Prof. Sukoso turut mengemukakan bahwa regulasi ini adalah bukti negara menjamin perlindungan konsumen, dalam hal ini umat muslim, dalam melaksanakan ajaran agamanya. Tak hanya itu, aturan ini pun diharapkan akan memiliki dampak yang positif secara ekonomi, yaitu kemampuan negara untuk mengahadapi persaingan produk secara global.(L/R01/P2)

Sumber: MINA

 

Flag Counter

000810314
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Bulan Ini
Bulan Lalu
Seluruhnya
65
1028
8231
30188
32184
810314
IP Anda: 35.172.216.157
29-03-2020 01:53

Kontak :

Gedung G ,  Universitas Mathla’ul Anwar Banten Jalan Raya Labuan Km 23 Saketi Pandeglang Banten.
KONTAK KAMI:

Harga Emas :

Harga Emas