(PKPH, Jakarta ) --- Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertemu dengan Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP) untuk membahas tentang prosedur pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Auditor Halal. 

Keterangan ini disampaikan Kepala BPJPH Sukoso, di Jakarta. "Kemarin kita sudah bertemu dengan BNSP terkait prosedur pendirian LSP Auditor Halal," ujar Sukoso, Selasa (21/05). Sukoso menyampaikan, Kepala BNSP Kunjung Masihat menyambut baik rencana pendirian LSP auditor halal, sebagai wujud pelaksanaan amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). 

Untuk itu menurutnya, BNSP mendorong penyelesaian penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Auditor Halal, yang saat ini tengah digarap oleh BPJPH dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.  Penyusunan SKKNI Auditor Halal menurut Sukoso dibutuhkan oleh BPJPH untuk membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Auditor Halal. "Kalau kita sudah punya SKKNI Auditor Halal, kita bisa membentuk LSP," terang Sukoso. 

Kepala BNSP  menurut Sukoso juga berharap rancangan SKKNI auditor halal BPJPH segera selesai agar BPJPH memiliki LSP atau mendorong perguruan tinggi/lembaga lain untuk bekerja sama dalam mendirikan LSP auditor halal.

"Saat ini belum ada satu pun auditor halal, betul karena kami sedang menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) auditor halal bersama MUI, Kemenaker, Kemen PMK dan K/L terkait," jelas Sukoso. Penyusunan SKKNI Auditor Halal  tersebut menurutnya menggunakan metode adaptasi dari SKK Khusus Auditor Halal MUI hasil  kesepakatan  tim perumus dan tim verifikasi penyusunan SKKNI Auditor Halal yang di dalamnya melibatkan perwakilan MUI. 

Sukoso menuturkan, pihaknya berharap rancangan SKKNI sudah ditandatangani Menteri Tenaga Kerja pada akhir Mei 2019 ini. "Karena SKKNI Auditor Halal ini akan menjadi acuan dalam pembentukan LSP di perguruan tinggi maupun lembaga lain yang bekerjasama dengan BPJPH," kata Sukoso.

Ia menambahkan, selama ini Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) telah memiliki standar kompetensi kerja (SKK) tetapi tidak berlaku secara nasional. "SKK auditor halal yang dimiliki MUI hanya berlaku terbatas di lingkungan MUI saja, tidak secara nasional," kata Sukoso. MUI sendiri saat ini menurut Sukoso sedang mengupayakan pendirian LSP. Dasarnya SKK khusus MUI. LSP tersebut nantinya hanya berlaku untuk auditor halal di lingkungan MUI saja dan belum mengacu pada  UU Nomor 33 tahun 2014.

"Jika BPJPH telah memiliki SKKNI Auditor Halal, maka SKK khusus MUI dengan sendirinya tidak berlaku lagi, dan LSP MUI otomatis tidak bisa melakukan diklat kecuali atas persetujuan tertulis dari BPJPH," imbuhnya.

Sukoso juga menyampaikan penyusunan SKKNI Auditor Halal menjadi bagian tanggung jawab BPJPH dalam rangka menjalankan amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal. "Dalam UU tersebut disebutkan bahwa BPJPH juga berwenang untuk melakukan registrasi maupun pembinaan bagi auditor halal," kata Sukoso.

 

Sumber: BPJPH, Kemenag.go.id

 

(PKPH, Jakarta)—Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), bekerjasama dengan Badan Litbang dan Diklat Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan RI menyelenggarakan Diklat Teknis Substantif Calon Auditor Halal Angkatan III dan IV di Jakarta, tanggal 6-12 November 2018.

Ketua Panitia diklat, Khatibul Umam menyampaikan tujuan kegiatan ini adalah agar peserta mampu memahami ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits; peserta memiliki pengetahuan sains yang berkaitan dengan kehalalan Produk untuk mendukung kegiatan audit dalam proses sertifikat Halal; dan mampu memahami prinsip syariat dan hukum Islam untuk mendukung Kegiatan audit Produk Halal. Peserta berjumlah 52 orang, utusan dari 15 Perguruan Tinggi Negeri, 2 Perguruan Tinggi Swasta Islam, dan 1 Yayasan Calon LPH.

Kegiatan dibuka oleh Kepala BPJH, Prof Ir Sukoso, MSc.PhD, dalam arahannya menyampaiakan bahwa, kebutuhan auditor halal di Indonesia mencapai  30.000 orang, tahun 2019 direncanakan bisa melatih 1000 orang Auditor Halal. Ditegaskan oleh Sukoso, Auditor Halal harus bekerja profesional, tanggung jawab, dan mementingkan kepentingan umat diatas kepentingan individu dan kelompoknya.

Hadi Susilo, salah satu peserta diklat dari Universitas Mathla’ul Anwar Banten menyampaikan pentingnya diselenggarakan diklat ini, harapannya dengan diklat ini dapat memahami prinsip syariat, hadist dan ijma dalam menerapkan kegiatan audit produk halal di lapangan. (HS/02)

(PKPH, JAKARTA)— Di saat negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan dan Thailand telah mendeklarasikan diri sebagai negara ramah muslim, ironinya Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia justru masih tertinggal jauh. Berdasarkan data Join Investigation Team (JIT), Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga, Malaysia yang berhasil menduduki posisi pertama di berbagai sektor destinasi halal. Berdasarkan peringkat negara yang paling banyak dijadikan tujuan wisata halal, tahun ini, bahkan Indonesia turun satu peringkat dari tahun sebelumnya. 

Bukan hanya dianggap kurang serius dalam mengembangkan wisata halal, keseriusan Indonesia dalam upaya sertifikasi produk halal juga masih sangat perlu ditingkatkan. Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Aminudin Yakub mengatakan, persoalan halal, sudah menjadi fokus MUI sejak 30 tahun lalu.  Dia juga menyadari bahwa penentuan halal atau tidaknya suatu produk bukanlah perkara mudah, mengingat perkembangan produk makanan, minuman dan kosmetik yang semakin cepat. 

Dia mengaku, hingga kini MUI memberikan sertifikasi halal pada 300 ribu produk saja, meski jumlah produk yang tersertifikasi itu semakin meningkat.  Aminudin juga menerangkan, sejatinya MUI membutuhkan setidaknya 30 ribu auditor halal untuk memeriksa kehalalan produk yang semakin hari semakin banyak. Namun sejatinya, hingga saat ini MUI hanya memiliki sekitar seribu auditor halal dan satu LPH saja. 

 “Makanan, minuman, dan kosmetik ini jumlahnya sangat banyak dan sulit diteliti sepenuhnya oleh MUI, makanya kami mengajukan untuk membentuk BPJPH sebagai lembaga jaminan produk halal,” ujar Aminudin, Kamis (18/10).  Untuk memenuhi kebutuhan auditor halal tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerjasama dengan Litbang untuk pengadaan pelatihan bagi para calon auditor halal. 

 “Saat ini sudah ada 20 calon LPH dan 1000 lebih calon auditor halal yang siap dilatih. Kita juga berupaya untuk menambahkannya secara bertahap,” Ketua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Prof Ir Sukoso, Kamis.  Menurut dia, dibentuknya BPJPH merupakan suatu bentuk keseriusan pemerintah untuk menjadikan sertifikasi produk halal sebagai sebuah mandatori yang jelas dan tertera dalam undang-undang. 

BPJPH, kata dia bertugas membentuk LPH yang nantinya akan menaungi para auditor halal. Pembentukan LPH, kata Sukoso juga melalui proses kerjasama BPJPH dengan universitas yang terjamin kredibilitasnya. 

 

Sumber: Republika Co.Id

 

 

Flag Counter

000643689
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Bulan Ini
Bulan Lalu
Seluruhnya
2486
1993
8254
23849
57163
643689
IP Anda: 34.231.21.123
13-11-2019 16:39

Kontak :

Gedung G ,  Universitas Mathla’ul Anwar Banten Jalan Raya Labuan Km 23 Saketi Pandeglang Banten.
KONTAK KAMI:

Harga Emas :