(PKPH, JAKARTA) –  Menyambut penerapan kewajiban sertifikasi halal produk barang dan jasa, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) siap mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna memfasilitasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bentuk fasilitasinya berupa sertifikasi halal gratis. Sekretaris Jenderal Apkasi Najmul Akhyar menyampaikan, sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) Nomor 33 Tahun 2014 diterapkan, sejumlah pemerintah daerah (pemda) telah melakukan fasilitasi sertifikat halal gratis pada UMKM. Namun begitu dengan semakin mendekatnya waktu pelaksanaan kewajiban aturan tersebut, pihaknya bakal berkoordinasi lebih jauh agar setiap daerah mampu menganggarkan biaya untuk mensertifikasi gratis dalam APBD.

 “Beberapa daerah, seperti di Lombok Barat sudah kami fasilitasi. Tapi memang, kalau perlu (seluruh daerah) kami anggarkan sertifikat gratis untuk halal itu di APBD,” kata Najmul yang juga menjabar sebagai Bupati Lombok Utara saat dihubungi Republika, Kamis (26/9). Dia mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi lebih jauh dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menindaklanjuti hal tersebut. Hanya saja dia memberi masukan, sejatinya kewajiban produk halal tak hanya terfokus pada beban biaya yang dikenakan.

Berdasarkan pengalamannya, proses sertifikasi halal biasanya rumit dan berbelit di samping biaya sertifikasi yang mahal. Padahal, produk UMKM umumnya halal meski secara legalitas belum dapat diakui. Untuk itu dia meminta kepada pemerintah melalui BPJPH agar mengatur skema sertifikasi yang memudahkan pelaku UMKM. “Apalagi beberapa daerah juga sedang gencar branding wilayahnya jadi pariwisata halal,” kata dia.

 Sehingga diharapkan, kata dia, sertifikasi halal nantinya justru tak memberatkan pelaku UMKM dan malah mampu mendongkrak pertumbuhan bisnis di sektor tersebut. Terkait dengan penerapan UU JPH yang ada, pihaknya mengaku telah melakukan sosialisasi dengan memberikan pembinaan dan juga koordinasi di tingkat lembaga dan masing-masing daerah. “Ini karena kami belum bertemu langsung dengan BPJPH, kami belum tahu pola yang ingin diterapkan,” ujarnya.

 Dia berharap meskipun rencana penganggaran biaya sertifikasi halal dapat dimasukkan ke APBD, pihaknya juga meminta kepada BPJPH agar mau membantu hal serupa sehingga terjadi upaya saling bahu-membahu untuk memberikan fasilitasi sertifikat halal gratis bagi UMKM. Seperti diketahui, penerapan kewajiban sertifikasi halal bakal berlaku mulai 17 Oktober 2019 yang dimulai secara bertahap. Pada tahap awal, pelaku usaha makanan dan minuman (mamin) diwajibkan mensertifikasi tiap produknya dalam jangka waktu lima tahun.

Berdasarkan catatan Asosiasi Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi), dari 2,6 juta pelaku UMKM yang ada, terdapat 1,6 juta pelaku UMKM sektor mamin. Jumlah tersebut berdasarkan catatan yang terdata. Artinya, masih ada kemungkinan jumlah UMKM yang belum terdata itu cukup besar mengingat pedagang kaki lima (PKL) mamin juga masuk dalam kategori UMKM. Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menyayangkan, UU JPH berbentuk mandatori dan bukan suatu hal yang opsional. Sebab menurut dia, saat ini sertifikasi halal merupakan suatu hal yang berat bagi pelaku UMKM sebab belum ada kejelasan skema produk yang dimaksud.

 “Misalnya ya, ini kan yang disertifikasi itu produk, bukan merek. Nah, karena ini per produk kita ambil contoh misalnya warteg, ini yang mau disertifikasi menunya satu-satu atau rumah makannya? Skema-skema inilah yang belum jelas,” kata dia. Di sisi lain dia menilai, umumnya UMKM kerap mengeluhkan biaya sertifikasi yang mahal. Biaya sertifikasi halal, kata dia, kerap berada di kisaran Rp 10 juta-Rp 11 juta di luar biaya proses sertifikasinya. Dengan nominal tersebut, pihaknya khawatir UMKM rentan terimbas dengan adanya kewajiban sertifikasi halal itu.

Belum lagi, dia melanjutkan, tentang sanksi hukum yang mengikuti. Menurut dia harusnya pemerintah melakukan transparansi, dia khawatir diterbitkannya UU JPH merupakan titipan oknum tertentu yang kerap bermain di ranah sertifikasi. Sejauh pengalamannya, meski terdapat beberapa pemda yang mengklaim telah memfasilitasi sertifikasi halal gratis ke UMKM, hal itu pada hakikatnya tak 100 persen gratis. “Masih ada yang kena biaya Rp 2 juta-Rp 2,5 juta sekali sertifikasi,” ungkapnya.

 

Sumber: Republika.co.id

 

 

 

 
 

(PKPH, Cilegon)-Dalam rangka mendorong pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Cilegon, Rumah Kreatif BUMN Bank Mandiri menyelenggarakan kegiatan dengan tema “Pentingnya Sertifikat Halal  dan Barcode, di Cilegon pada Rabu (18/9). Kegiatan ini dihadiri lebih 35 UMKM yang berada di wilayah Cilegon dan Serang.

Manajer RKB Bank Mandiri, Astuti menyampaikan, UMKM yang siap masuk pasar modern diharapkan mempunyai Sertifikat halal dan Barcode dalam rangka meningkatkan pemasaran dan daya saing produk  UMKM.

Hadi Susilo, Direktur Pusat Kajian Produk Halal  (PKPH) Universitas Mathla’ul Anwar Banten memaparkan tentang Produk Halal, Peluang dan Tantangan. Saat ini tren industri halal meningkat di seluruh dunia, nilai transaksi pada tahun 2014 mencapai Rp. 1.522 Triliun dan diproyeksikan akan tumbuh 17 % CAGR menjadi Rp. 4.016 Triliun. Sudah saatnya UMKM untuk ambil bagian dari nilai transaksi tersebut, dan mempersiapkan diri menjelang diberlakukanya Wajib Sertifikasi Halal bulan Oktober mendatang, sesuai dengan amanah UU JPH No. 33 tahun 2014.

Narasumber GS1 Indonesia, Kumoro Wijanarko, menyampaikan GS1 Indonesia merupakan kepanjangan tangan dari GS1 Global Office, sebuah Badan Standarisasi Internasional yang berpusat di Brussel, Belgia, saat ini sudah mempunyai 112 Member Organisasi (MO) di seluruh dunia. Barcode diperuntukkan untuk identifikasi satuan produk, jasa, transport, aset, lokasi, dan lain-lainnya. Penggunaan barcode dapat membantu produk produk yang dihasilkan pelaku usaha dapat diterima oleh setiap Point of Scan, jelas Kumoro.

Denny, salah satu peserta UMKM dari Cilegon dengan produk Raja Dengdeng, menyampaikan terima kasihnya kepada RKB Bank Mandiri dan berharap kegiatan ini sering dilaksanakan dalam mendorong UMKM di Cilegon untuk lebih maju dan berdaya saing dengan produk dari luar Cilegon. UMKM Cilegon butuh dukungan dari semua pihak,dan siap untuk bersinergi, tegas Denny. (HS/02)

(PKPH, Jakarta)-Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Sukoso mengatakan akan segara meluncurkan logo untuk sertifikasi produk  halal yang baru. Label halal baru itu diberi nama Halal Indonesia. "Logo itu diputuskan oleh Kemenkumham dan masih disimpan di Kemenkumham . Akan segera diluncurkan pada 17 Oktober 2019," kata Sukoso di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019.

Sukoso menuturkan, bagi usaha atau jasa yang sudah menggunakan logo halal lama masih diperbolehkan. Namun, sampai tiga tahun sejak peraturannya berjalan, maka harus mengganti dengan logo halal yang baru. "Aturan kita membolehkan logo yg lama selama tiga tahun. Jadi silahkan gunakan logo yang lama hingga stok di gudang habis logonya. Sampai masa jeda tiga tahun nanti diganti dengan logo baru yang bernama logo Halal Indonesia," ujar Sukoso. Tentang penggunaan logo yang baru, Menurut Sukoso, perintah itu adalah amanat undang-undang yang tertuang pada Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Jika produk atau jasa sudah mempunyai sertifikasi halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Sukoso menerangkan, mereka bisa langsung melapor ke BPJPH untuk melakukan pendataan. Dengan demikian BPJPH dapat mengetahui jumlah dan sektor mana saja yang sudah tersertifikasi. "Karena ini maklumat Undang-Undang jika sertifikasi anda habis, sebelum tiga bulan, BPJPH wajib mengingatkan anda lewat surat resmi," kata Sukoso.

Sukoso mengungkapkan, pihak sedang mempersiapkan untuk Sistem Informasi Manajemen Halal atau SIM Halal agar pengajukan sertifikasi halal bisa dilakukan secara daring. Namun menurutnya, itu semua tidak mudah karena sistem ini harus teritegrasi dengan bank rekanan bank. Menurut Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas barang dan jasa. Termasuk di sini adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa ginetik, barang guna pakai, lalu ada penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian.

 

Sumber: tempo.co

(PKPH, JAKARTA) -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Hotel Millennium, Tanah Abang, Rabu (17/10). Pembukaan Rakernas ini dihadiri Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher, Ketua BPJPH Prof Sukoso, rektor perguruan tinggi keagamaan Islam, akademisi, dan pejabat Kementerian Agama.

Dalam sambutannya, Lukman berharap Peraturan Pemerintah (PP) terkait Jaminan Produk Halal (JPH) bisa segera disahkan oleh pemerintah. Karena, jika PP JPH itu tidak diterbitkan, BPJPH tidak dapat melakukan sertifikasi halal. "Pertama yang terkait dengan rancangan PP. Ini tinggal akhir karena kita tinggal menunggu paraf. Ini tinggal finalisasi. Mudah-mudahan bulan ini, tidak sampai menunggu akhir tahun, ini (PP PJH) bisa dilahirkan," ujar Lukman dalam sambutannya.

Menurut Lukman PP JPH ini perlu segera diterbitkan karena pada 17 Oktober 2019 mendatang ditargetkan semua produk sudah harus memiliki sertifikasi halal. "BPJPH punya deadline bahwa pada 17 Oktober tahun depan, semua produsen, mereka yang memproduksi bahan-bahan makanan, obat-obatan dan alat kosmetika itu sudah harus memiliki sertifikat halal," kata Lukman.

Sementara, Kepala BPJPH, Prof Sukoso mengatakan, rancangan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Jaminan Produk Halal (JPH) masih berada di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Menurut Sukoso, meskipun PP JPH belum diterbitkan bukan berarti BPJH tidak bekerja. Selama ini, kata dia, pihaknya telah menyiapkan infrastruktur untuk melakukan sertifikasi halal setelah PP JPH itu diterbitkan. "Memang belum ada yang disertifikasi halal. Tapi selama ini kita melakukan persiapan-persiapan untuk itu," kata Sukoso saat ditemui usai pembukaan Rakernas.

 

Sumber: Republika.co.id

 

 

 
 

Flag Counter

000810326
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Bulan Ini
Bulan Lalu
Seluruhnya
77
1028
8243
30200
32184
810326
IP Anda: 35.172.216.157
29-03-2020 02:04

Kontak :

Gedung G ,  Universitas Mathla’ul Anwar Banten Jalan Raya Labuan Km 23 Saketi Pandeglang Banten.
KONTAK KAMI:

Harga Emas :

Harga Emas