(PKPH JAKARTA) -- Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal (PP JPH) akhirnya disahkan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Ketua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH), Sukoso menerima salinan PP yang telah ditandatangani presiden tersebut. "Alhamdulillah sudah keluar PP JPH," kata Sukoso pada Republika.co.id, Rabu (15/4).

PP JPH tersebut tertuang dalam Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. PP ditetapkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 29 April 2019.

Selain itu, PP telah diundangkan dan ditandatangani juga oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly pada 3 Mei 2019. Sukoso menyampaikan proses selanjutnya setelah ini adalah menunggu peraturan Menteri Agama.

Secara garis besar PP JPH berisi antara lain tentang Kerja Sama dengan Kementerian dan Lembaga, Kerja Sama Internasional, Kerja Sama MUI, Tata Cara Registrasi dan Sertifikasi Halal, serta Lembaga Pemeriksa Halal dan Auditor Halal.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan bahwa PP JPH tidak akan menyulitkan dunia usaha. Menurutnya, pemerintah memastikan agar UMKM dapat menjalankan regulasi tersebut. Ia tidak ingin PP tersebut menjadi beban yang memberatkan para pelaku industri khususnya UMKM. Bambang menyetujui bahwa pengembangan industri halal harus memiliki kerangka regulasi yang baik.

"Sehingga aturan tersebut harus memudahkan para pelaku usaha menjalankan bisnisnya," katanya.

 

Sumber: Replubika online

(PKPH, Jakarta) --- Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso memastikan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal (RPP JPH) telah diparaf oleh menteri-menteri terkait. Menurutnya, ada tujuh menteri yang turut memberikan paraf Rancangan PP JPH. Mereka adalah Menko Bidang PMK, Menko Bidang Perekonomian, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Pertanian. "Semua sudah paraf, sehingga RPP bisa diajukan ke Presiden untuk ditandatangani," ujar Sukoso, di Jakarta, Senin (07/01). 

Sukoso menegaskan, PP JPH akan menjadi regulasi pokok pelaksanaan JPH oleh BPJPH. Bersamaan dengan itu,  pihaknya terus melakukan beragam persiapan. Mulai dari melakukan pelatihan auditor halal, membangun kerjasama dengan PTKN maupun PTKIN terkait penyediaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), hingga membangun sistem aplikasi online. 

"Segera setelah regulasi pelaksana UU JPH tersebut disahkan dan sistem aplikasi online yang saat ini tengah dibangun BPJPH dapat beroperasi secara efektif, maka pengajuan pendaftaran sertifikasi halal akan dilaksanakan di BPJPH," tegasnya. Tanpa terbitnya PP tersebut, BPJPH belum bisa beroperasi. Karenanya, dalam masa tunggu itu,  pengajuan permohonan pengajuan sertifikasi halal mengikuti ketentuan yang telah berlaku sebelumnya. Hal ini sesuai bunyi pasal 59 dan 60 UU JPH.

Sukoso pun menjelaskan, bahwa penyusunan Rancangan PP JPH telah melalui proses yang cukup panjang. Proses tersebut dimulai sejak Oktober 2014, atau sejak UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan. Bukan hanya memakan waktu yang cukup panjang, proses penyusunan RPP JPH sejak awal telah melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. 

"Sepanjang September 2015 hingga Juli 2017 saja, kami mencatat telah dilakukan 20 kali pertemuan guna melakukan perumusan dan pembahasan RPP JPH oleh Tim Panitia Antar Kementerian (PAK)," urai Sukoso. Proses tersebut menurutnya terus bergulir hingga Desember 2017. "Di bulan Desember 2017, itu kali pertama draft RPP JPH hasil harmonisasi antar lembaga disampaikan dari Kemenkumham ke Sekretariat Negara," lanjut Sukoso. 

Nyatanya, proses tersebut tak selalu berjalan mulus. Draft RPP awal tersebut dikembalikan lagi oleh Sekretariat Negara pada Februari 2018. Maka menurut Sukoso, sepanjang tahun 2018 dilakukan berbagai pertemuan trilateral maupun bilateral antara kementerian untuk mencapai kesepakatan. "Sekurangnya, telah dilakukan sebanyak 36 kali FGD untuk membahas draf RPP JPH tersebut," jelas Sukoso. 

Titik terang makin terlihat, ketika pada 7 November 2018, Sekretariat Negara mengirimkan surat permohonan paraf atas RPP JPH yang ditujukan kepada tujuh kementerian. Dengan diparaf nya RPP JPH oleh Menko PMK di akhir 2018 lalu, diharapkan proses lahirnya PP JPH makin cepat terlaksana. "Semoga PP segera terbit sehingga BPJPH bisa segera laksanakan amanat UU sertifikasi halal," harap Sukoso.

 

Sumber: Kemenag.go.id

Flag Counter

000550088
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Bulan Ini
Bulan Lalu
Seluruhnya
719
738
5400
15740
20488
550088
IP Anda: 34.204.194.190
21-09-2019 19:50

Kontak :

Ruang Dekanat Fakultas Teknologi Pertanian
Gedung G ,  Universitas Mathla’ul Anwar Banten Jalan Raya Labuan Km 23 Saketi Pandeglang Banten.
KONTAK KAMI: