(PKPH, Pandeglang)- Rumah Kreatif Halal Unma Banten akan menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema "Peran dan Kesiapan Farmasis dalam Menyongsong Pelaksanaan Halal Mandatory" di Auditorium Unma Banten Pandeglang  pada hari Kamis (17/10). Ketua Rumah Kreatif Halal Unma Banten, Priyono menyampaikan, kegiatan ini diselenggarakan menyambut diberlakukannya Undang Undang No 33. Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Tujuan kegiatan ini adalah, sosialisasi tentang UU Jaminan Produk Halal, memahami dan menggunakan tentang pentingnya Produk Halal, bagi Farmasis dapat memberikan kompetensi terkait perannya di Industri Halal, dapat memberikan peluang untuk menjadi Penyelia Halal atau Auditor Halal, ungkap Priyono.

Narasumber yang akan hadir antara lain: Direktur LPPOM MUI Banten, Kepala BB BPOM Banten, Direktur PKPH Unma Banten, Direktur LPH Mathla'ul Anwar Banten, Sekretaris Jendral Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Jumlah peserta yang sudah mendaftar saat ini sudah mencapai 249 peserta, dan akan dimeriahkan oleh UMKM Pandeglang. Priyono menambahkan, Kegiatan ini disponsori oleh Salicyl Fresh, didukung oleh IAI, PAFI, Balai Besar BPOM Banten, PKPH Unma Banten.

Rumah Kreatif Halal Unma Banten adalah wadah generasi milenial yang peduli dan fokus pada pengembangan industri halal. Rumah Kreatif Halal Unma Banten, dibawah Binaan Pusat Kajian Produk Halal Unma Banten. (HS/02)

 

(PKPH, Cilegon)-Dalam rangka mendorong pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Cilegon, Rumah Kreatif BUMN Bank Mandiri menyelenggarakan kegiatan dengan tema “Pentingnya Sertifikat Halal  dan Barcode, di Cilegon pada Rabu (18/9). Kegiatan ini dihadiri lebih 35 UMKM yang berada di wilayah Cilegon dan Serang.

Manajer RKB Bank Mandiri, Astuti menyampaikan, UMKM yang siap masuk pasar modern diharapkan mempunyai Sertifikat halal dan Barcode dalam rangka meningkatkan pemasaran dan daya saing produk  UMKM.

Hadi Susilo, Direktur Pusat Kajian Produk Halal  (PKPH) Universitas Mathla’ul Anwar Banten memaparkan tentang Produk Halal, Peluang dan Tantangan. Saat ini tren industri halal meningkat di seluruh dunia, nilai transaksi pada tahun 2014 mencapai Rp. 1.522 Triliun dan diproyeksikan akan tumbuh 17 % CAGR menjadi Rp. 4.016 Triliun. Sudah saatnya UMKM untuk ambil bagian dari nilai transaksi tersebut, dan mempersiapkan diri menjelang diberlakukanya Wajib Sertifikasi Halal bulan Oktober mendatang, sesuai dengan amanah UU JPH No. 33 tahun 2014.

Narasumber GS1 Indonesia, Kumoro Wijanarko, menyampaikan GS1 Indonesia merupakan kepanjangan tangan dari GS1 Global Office, sebuah Badan Standarisasi Internasional yang berpusat di Brussel, Belgia, saat ini sudah mempunyai 112 Member Organisasi (MO) di seluruh dunia. Barcode diperuntukkan untuk identifikasi satuan produk, jasa, transport, aset, lokasi, dan lain-lainnya. Penggunaan barcode dapat membantu produk produk yang dihasilkan pelaku usaha dapat diterima oleh setiap Point of Scan, jelas Kumoro.

Denny, salah satu peserta UMKM dari Cilegon dengan produk Raja Dengdeng, menyampaikan terima kasihnya kepada RKB Bank Mandiri dan berharap kegiatan ini sering dilaksanakan dalam mendorong UMKM di Cilegon untuk lebih maju dan berdaya saing dengan produk dari luar Cilegon. UMKM Cilegon butuh dukungan dari semua pihak,dan siap untuk bersinergi, tegas Denny. (HS/02)

(PKPH, Serang)-Menjelang  Hari Raya Idhul Adha 1440 H /2019M, Dinas Pertanian Propinsi Banten menyelenggarakan “Pertemuan Teknis Persiapan Menghadapi Idul Adha” dengan dihadiri 50 peserta dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota se-Propinsi Banten, UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner, UPTD Balai Pengujian Mutu dan Perbibitan Ternak Provinsi Banten, MUI Banten, Kanwil Kemenag Banten, dan perwakilan DKM di Propinsi Banten. Kegiatan dilaksanakan Selasa (23/7) bertempat di Auditorium Dinas Pertanian Provinsi Banten.  Pertemuan teknis dibuka dengan sambutan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten,  diwakili oleh Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat, Dr. Ir. Hj. Aan Muawanah, MM.

Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan upaya Dinas Pertanian Pemerintah Propinsi Banten dalam  rangka Sosialisasi  Pemotongan Hewan Kurban Sesuai Kesmavet dan Kesrawan sebagai  manifestasi  jaminan ketentraman batin masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha dalam rangka pemotongan hewan kurban yang memenuhi persyaratan hygienitas, sanitasi, dan kaidah  kesejahteraan  hewan  sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 

Priyono, utusan peserta Rumah Kreatif Halal dan dua Narasumber

 

Sesi pertama dibuka dengan presentasi Dinas Pertanian Propinsi Banten yang disampaikan oleh Dr. Ir. Hj. Aan Muawanah, MM., mengenai Pengawasan Hewan Kurban di Propinsi Banten, sesi kedua presentasi mengenai Penyembelihan Hewan Kurban Sesuai Kesmavet dan Kesrawan Untuk Menghasilkan Daging yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) yang disampaikan oleh drh. Supratikno, M.Si PAVet  dari Fakultas Kedokteran Hewan IPB yang merupakan dosen dan  juga Auditor halal, ahli di bidang penyembelihan halal.  Pada sesi ketiga PKPH diberikan kesempatan untuk menyampaikan paparan mengenai Peran PKPH dalam Penyediaan Daging ASUH yang disampaikan oleh Marlinda Indriati, S.Pt, M.Si.

Kegiatan berjalan  sukses terlihat dari antusias para peserta yang tetap semangat hingga akhir kegiatan, dan banyaknya peserta mengajukan pertanyaan kepada para narasumber. Priyono salah satu peserta kegiatan, perwakilan dari Rumah Kreatif Halal  menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini sangat penting dan bermanfaat. Rumah Kreatif Halal akan menyampaikan sosialisasi tata cara penyembelihan hewan kurban yang sesuai dengan aspek teknis dan syariat islam ke masyarakat baik secara langsung maupun membuat konten leafleat dan poster melalui media sosial, seperti: instragram, facebook,  whatshap.

Dengan dilibatkannya  PKPH  Unma Banten  dalam  kegiatan pelatihan  penyembelihan halal ini merupakan tambahan energi  baru bagi PKPH Unma Banten yang sebelumnya terlibat dalam pelatihan dan pendampingan UMKM di Banten untuk sertifikasi Halal dan juga pendampingan masyarakat membangun  kawasan desa wisata  di wilayah Banten. Diharapkan kedepannya PKPH Unma Banten dapat melaksanakan kegiatan sejenis dan juga dapat terjun ke lapangan secara langsung dalam rangka pengawasan hewan ternak dan juga pengawasan praktek penyembelihan  hewan  halal diwilayah Banten guna menjamin status kehalalannya. (MI/03)

(PKPH, Pandeglang)-Pernahkah  anda makan daging kelinci ? Banyak yang bilang daging kelinci sangat lezat. Bolehkan kita memakan dagingnya? Kelinci adalah hewan kelompok mamalia, karena kelinci mempunyai kelenjar mammae, Kelinci mempunyai daun telinga, kelinci masuk dalam famili Leporidae, kelinci sangat mudah ditemukan dibanyak negara, kelinci berkembang biak dengan beranak atau vivivar. Sebelumnya kelinci ini disebut sebagai hewan liar yang hidup di Eropa hingga Afrika.

Klasifikasi Kelinci

Kingdom          : Animalia

Phylum            : Chordata

Class                : Mammalia

Order               : Lagomorpha

Family              : Leporidae

Genus              : Oryctolagus

Species            : Orictolagus cuniculus

 

Deskripsi Kelinci

Bagian tubuh kekinci di selimuti dengan bulu halus tetapi lebat, memiliki warna yang sangat bervariasi mulai dari warna hitam, kecokelatan, abu-abu, hitam putih, dan lain-lain. Bagian mata pada kelinci berwarna kemerahan, berbentuk bulat kelonjongan. Bagian hidung pada kelinci berbentuk silindris, mempunyai gigi seri di bagian depan berguna untuk memotong atau mengunyah rumput. Telinga pada kelinci panjang, tegak dan menghadap kedepan. Telinga ini memiliki warna yang sama dengan bentuk tubuhnya. Sedangkan kaki pada kelinci memiliki dua pasang, satu pasang di bagian depan sangat panjang dan satu pasang di bagian belakang sangat pendek.

Panjang rata-rata pada kelinci ini mencapai 50-60 cm bahkan lebih, kelinci mampu memproduksi 6-10 ekor perindukan. Usia memproduksi indukan jantan dan betina minimal 5-6 bulan, tergantung pada varietas kelinci. Kumis pada kelinci hampir menyerupai kucing, sangat halus dan juga pertumbuhan jarang. Kumis ini terdapat di sekitar bagian hidung kelinci tepatnya di bagian samping kiri dan kanan hidungnya. Kelinci memiliki ekor yang sangat pendek 2-4 cm, terkadang tampak dan tidak.

Mengonsumsi daging kelinci merupakan pemandangan yang tak sulit dijumpai di masyarakat. Banyak dari mereka yang menyukai karakter khas daging ini. Bahkan, ada sebagian rumah makan yang khusus menyediakan masakan dari daging ini. Diantaranya masakan daging kelinci yang kita temui misalnya sate kelinci, kelinci gulai, tongseng kelinci dan beberapa masakan-masakan lain yang berasal dari daging kelinci.

Bagaimana hukumnya memakan daging kelinci?

 Dari Anas bin Malik radiyallahu’anhu, beliau menceritakan,“Kami pernah berusaha menangkap kelinci di lembah Marru Zhohran. Orang-orang berusaha menangkapnya hingga mereka kelelahan. Kemudian aku berhasil menangkapnya lalu aku berikan kepada Abu Tholhah. Diapun menyembelihnya kemudian daging paha diberikan kepada Nabi sahallallahu ‘alaihi wasallam.Dan beliau menerimanya.”(HR. Bukhari 5535, Muslim 1953, dan Turmudzi 1789).

Kemudian dalam hadist lain dari Muhammad bin Shafwan rdiyallahu ‘anhu. Beliau mengatakan, Saya menangkap 2 kelinci, namun saya tidak mendapat alat untuk menyembelihnya, hanya saya bisa menyembelihnya di Marwah. Kemudian aku tanyakan hal itu kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan beliau menyuruhku untuk memakannya. (HR. Nasal 4313, Abu Daud 2822, Ibnu Majah 3175) dan dishahihkan al-Albani).

Dua hadist di atas memberikan kesimpulan bahwa kelinci hukumnya halal. Dan ini merupakan pendapat Sa’ad bin Abi Waqqash, Abu Said, Atha, Ibnul Musayyab, Al-Laits, Malik, Asy-Syafi’I, Abu Tsaur dan IBnul Mudzir. Bahkan Ibnu Qudamah mengatakan, “Kami tidak mengetahui ada seorangpun ulama yang berpendapat haramnya kelinci kecuali satu riwayat dari Amr bin Al-Ash.” (Al-Mughni, 9/412)

Fatwa MUI: Memperbolehkan konsumsi Kelinci

Sidang MUI  di Jakarta pada 12 Maret 1983, Komisi Fatwa MUI menetapkan bahwa hukum memakan daging kelinci adalah halal. Keputusan ini didasari hadis yang diriwayatkan Jamaah – Nail al-Autarjus 7 hal.137.”Dari Anas, ia berkata: Melintas di depan kami seekor kelinci di Marri Zahran, maka orang-orang mengejar dan menangkapnya, dan aku mendapatinya. Maka aku memberikan kepada Abu Talhah lalu di sembelihnya. Dan ia mengirim kepada Rasulullah kedua pahanya dan beliau menerimanya.”

MUI juga mempertimbangkan surat permintaan Direktur Urusan Agama Islam Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI di Jakarta No:D11/5/HK.03.1/3647/1982 tanggal 27 November 1982 tentang daging kelinci. Termasuk pula surat Sekretaris Direktur Jendral Peternakan Direktorat Jendral Peternakan Departemen Pertanian RI di Jakarta No: 512NI1b/E tanggal 8 juli 1982.

Dari referensi tersebut, maka mengonsumsi kelinci adalah dihalalkan, sebab menurut hadist dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa hukum memakan daging kelinci adalah halal, sesuai ajaran islam.

 

Iin Yuwinani

Mahasiswa Prodi Biologi, Fakultas Sains, Farmasi, dan Kesehatan

Universitas Mathla'ul Anwar Banten

 

 
 
 
 
 

 

(PKPH, Jakarta)-Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Sukoso mengatakan akan segara meluncurkan logo untuk sertifikasi produk  halal yang baru. Label halal baru itu diberi nama Halal Indonesia. "Logo itu diputuskan oleh Kemenkumham dan masih disimpan di Kemenkumham . Akan segera diluncurkan pada 17 Oktober 2019," kata Sukoso di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019.

Sukoso menuturkan, bagi usaha atau jasa yang sudah menggunakan logo halal lama masih diperbolehkan. Namun, sampai tiga tahun sejak peraturannya berjalan, maka harus mengganti dengan logo halal yang baru. "Aturan kita membolehkan logo yg lama selama tiga tahun. Jadi silahkan gunakan logo yang lama hingga stok di gudang habis logonya. Sampai masa jeda tiga tahun nanti diganti dengan logo baru yang bernama logo Halal Indonesia," ujar Sukoso. Tentang penggunaan logo yang baru, Menurut Sukoso, perintah itu adalah amanat undang-undang yang tertuang pada Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Jika produk atau jasa sudah mempunyai sertifikasi halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Sukoso menerangkan, mereka bisa langsung melapor ke BPJPH untuk melakukan pendataan. Dengan demikian BPJPH dapat mengetahui jumlah dan sektor mana saja yang sudah tersertifikasi. "Karena ini maklumat Undang-Undang jika sertifikasi anda habis, sebelum tiga bulan, BPJPH wajib mengingatkan anda lewat surat resmi," kata Sukoso.

Sukoso mengungkapkan, pihak sedang mempersiapkan untuk Sistem Informasi Manajemen Halal atau SIM Halal agar pengajukan sertifikasi halal bisa dilakukan secara daring. Namun menurutnya, itu semua tidak mudah karena sistem ini harus teritegrasi dengan bank rekanan bank. Menurut Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas barang dan jasa. Termasuk di sini adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa ginetik, barang guna pakai, lalu ada penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian.

 

Sumber: tempo.co

(PKPH, Pandeglang), Kementrian Pariwisata Republik Indonesia melalui Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional II kembali mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan judul Identifikasi Culture Diversity dan Biodiversity Geopark Ujung Kulon Pandeglang, pada hari Rabu, 26 Juni 2019 di Ruang Meeting S’Rizki Hotel & Restaurant, Pandeglang.

Kegiatan FGD ini dihadiri oleh ± 50 peserta yang terdiri dari: SKPD di Provinsi Banten, SKPD Kabupaten Pandeglang, Badan Pengelola Geopark Ujung Kulon, Para Pelaku Usaha, Akademisi, Pusat Kajian Produk Halal (PKPH) UNMA Banten, Asosiasi dan Komunitas Pariwisata, Tim Percepatan KEK Tanjung Lesung dan Kementerian Pariwisata RI. FGD Identifikasi Culture Diversity dan Biodiversity Geopark Ujung Kulon Pandeglang tersebut dipimpin Kadispar Provinsi Banten, Ir. Hj. Eneng Nurcahyati, dengan Narasumber antara lain: Prof. Reiza Dienaputra (Universitas Padjajaran), Mufti Ali, Phd (Sejarawan Banten), Dr. Asep Muhyidin, M.Pd (Universitas Tirtayasa), Ir. Anggodo (Kepala Taman Nasional Ujung Kulon).

Acara dibuka oleh Kadispar Kabupaten Pandeglang dr. Hj. Asmani Raneyanti, MM, MHA, dalam sambutan menyampaikan: Dinas pariwisata Kabupaten Pandeglang menuju Geopark Nasional, walaupun anggaran terbatas namun karena adanya kemauan,  kami yakin  Pandeglang bisa menjadi Geopark Nasional, semangat Bupati Pandeglang dan upayanya yg maksimal semoga bisa mewujudkannya. Pandeglang sudah menetapkan mulai Ujung Pantai Carita sampai dengan Ujung Kulon sudah menjadi kawasan untuk Geopark Nasional. Team dari sumber daya manusia (SDM) Provinsi Banten sudah menyelusuri peninggalan-peninggalan yang akan dimasukan kedalam Geopark Nasional, karena banyak peninggalan-peninggalan yang berharga ternyata tidak dimanfaatkan sebagai Geopark. Semoga, PP. 9 tahun 2009 tidak menghambat pandeglang dalam membangun Geopark Nasional.

Kabid Area I Asdep Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional II Ibu Wastutik, SE, MM menyampaikan  bahwa Kegiatan ini  sebagai langkah lanjutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan destinasi wisata baru atau Geowisata yang berada di Kawasan Ujung Kulon Kabupaten Pandeglang yang tujuan sebagai langkah lanjutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan destinasi wisata baru atau Geowisata yang berada di Kawasan Ujung Kulon Kabupaten Pandeglang yang tujuan pelaksanaan FGD ini antaranya menyamakan persepsi diantaranya adalah kepentingan dan stakeholder pariwisata terkait unsur Akademisi, Business, Community, Goverment, Media (ABCGM) melalui sistem penataan dan pengelolahan yang sinergi, harmoni, dan kerjasama sehingga dapat mewujudkan destinasi Geopark Kawasan Ujung Kulon Kabupaten Pandeglang. (Agus setiawan/pkph unma)

 

Jangkrik merupakan salah satu jenis serangga, hewan ini biasanya hidup di berbagai tempat yang basah dan dingin. Jangkrik dapat kita temukan lewat suara khas yang keluar dari hewan tersebut, terutama pada saat malam hari.

Klasifikasi dan morfologi jangkrik berdasarkan tingkat taksonomi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Klasifikasi Jangkrik

Kingdom          : Animalia

Phylum            :  Arthropoda

Class                : Insecta

Order              : Ortoptera

Family              : Gryllidae

Genus             : Gyllids

Species           : Gryllus mitratus

Deskripsi Jangkrik

Morfologi

Jangkrik yang hidup dan berkembang biak yang ada di Indonesia terdapat 123 jenis dan belum dapat diketahui asal usulnya serta bangsanya. Berdasarkan beberapa pengamat jangkrik memiliki panjang berkisar 2-3 cm, warna tubuh bervariasi, tetapi pada umumnya memiliki warna cokelat, kehitaman dan hitam (Paiman et al. (1999).

Untuk ras/bangsa yang memiliki sayap dan tubuh yang berwarna kuning kemerahan, hitam legam memiliki ukuran mencapai 5 cm bahkan lebih, untuk jenis ini biasanya digunakan untuk pakan burung, ikan, dan digunakan untuk aduan suara yang sangat nyaring (Susena, 1999).

Alat Pencernaan Jangkrik

Alat pencernaan Jangkrik terdiri atas usus depan untuk penghancuran makanan, usus tengah untuk penyerapan sari makanan, dan usus belakang untuk pengeluaran sisa-sisa makanan.

Alat Reproduksi Jangkrik

Alat reproduksi pada jangkrik jantan adalah aedeagus dan pada jangkrik betina adalah ovipositor. Aedeagus pada jangkrik jantan tidak terlihat karena berada di dalam tubuh, sedangkan ovipositor pada jangkrik betina terlihat jelas seperti bentuk jarum yang ujungnya seperti tombak dan berfungsi untuk meletakkan telur.

 

Bolehkah kita mengkonsumsi jangkrik?

Berdasarkan pengamatan kaidah fiqih dan pertimbangan ushul fiqih sebelum mencari dalil-dalil (nash) tentang halal haramnya jangkrik maka kita perlu menegaskan sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam kitabnya Al-Halal wal Haram fil Islam (hal.22) bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh (al-Ashlu fil asya’al-ibadah) menurut beliau, bahwa hukum asal segala sesuatu yang Allah ciptakan dan manfaatnya adalah halal dan boleh, kecuali yang ditentukan hukum keharamannya secara pasti oleh nash-nash yang shahih dan sharih (accurate texts and clear statements). Maka jika tidak ada nash seperti itu maka hukumnya kembali kepada asalnya yakni boleh. (istishab hukmil ashl). Prinsip inilah yang dipakai Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam menentukan hukum segala sesuatu selain ibadah dan aqidah. (Qawa’id Nuraniyah Fiqhiyah, hal. 112-113).  

Kaidah hukum itu berdasarkan ayat-ayat yang jelas (sharih), firman Allah: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit! Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah:29) Demikian pula dalam surat Al-Jatsiyah:13 dan Luqman:20. Inilah  bentuk rahmat Allah kepada umat manusia dengan berlakumnya syariah yang memperluas wilayah halal dan memperluah wilayah halal dan mempersempit wilayah haram, seperti ditegaskan oleh Nabi saw: “Apa yang Allah halalkan dalam kitab-Nya maka ia adalah halal (hukumnya) dan apa yang Dia haramkan maka (hukumnya) haram. Sedang apa yang Dia diamkan maka ia adalah suatu yang dimaafkan. Maka terimalah pemaafan-Nya, karena Allah tidak mungkin melupakan sesuatu.” (HR. Hakim dan Bazaar).

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000 Tentang Makan Dan Budidaya Cacing dan Jangkrik Majelis Ulama Indonesia setelah:

Menimbang:

  • Bahwa budidaya cacing dan jangkrik kini banyak dilakukan orang, baik untuk makan (pakan) hewan tertentu, obat-obatan, jamu dan kosmetik, maupun untuk dikonsumsi (dimakan orang)
  • Bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum membudidayakan, makan, dan memanfaatkan kedua jenis binatang tersebut
  • Bahawa oleh karena itu,Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang membudidayakan, makan, dan memanfaatkan kedua jenis binatang tersebut untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Memperhatikan:

  1. Makalah Budidaya Cacing dan Jangkrik dalam Kajian Fiqh yang dipresentasikan oleh Dr. KH. Ahmad Munif, pada siding Komisi Fatwa MUI.
  2. Pandangan ahli budidaya cacing dan jangkrik yang disampaikan pada sidang Komisi Fatwa MUI.
  3. Pandangan peserta sidang Komisi Fatwa MUI.

 Mengingat :

1. Firman Allah SWT: “Allah-lah yang menjadikan semua yang ada di bumi untuk kamu sekalian” (QS. Al-Baqarah[2]:29). “Allah menundukkan untukmu semua yang ada di langit dan di bumi (segala rahmat)  dari-Nya” (QS. Al-Jasiyah: 13). “Tidakkah kamu memperhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentingan) mu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan menyempurnakan untukmu ni’mat-Nya lahir dan batin” (QS.Luqman: 20)

2.Hadist Nabi SAW: Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabNya (al-Qur’an) adalah halal, apa-apa yang diharamkan-Nya , hukumnya haram, dan apa-apa yang Allah diamkan/tidak dijelaskan hukumnya, dimaafkan. Untuk itu terimalah pemaafan- Nya, sebab Allah tidak pernah lupa tentang sesuatu apa pun” (HR. Al-Hakim). “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia- siakan, menentukan beberapa ketentuan, janganlah kamu langgar, mengharamkan   beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan Allah tidak menjelaskan hukum beberapa hal karena kasih sayang padamu, bukan karena lupa, janganlah kamu cari-cari hukumnya.” ( HR. Turmuzi dan Ibnu Majah)

3. Kaidah fiqh : “Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat adalah mubah/boleh.

Memutuskan

Menetapkan : Fatwa Tentang Makan dan Budidaya Jangkrik

Hukum yang berkaitan dengan jangkrik

  1. Jangkrik adalah binatang serangga yang sejenis dengan belalang
  2. Membudidayakan jangkrik untuk diambil manfaatnya, untuk obat/kosmetik misalnya, untuk dimakan atau dijual, hukumnya adalah boleh (mubah, halal), sepanjang tidak menimbulkan bahaya (mudarat).

Berdasarkan referensi tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa mengonsumsi dan membudidayakan jangkrik untuk di ambil manfaatnya hukumnya adalah mubah/boleh, sepanjang tidak menimbulkan bahaya (mudarat).

 

 

Iin Yuwinani

Mahasiswi Prodi Biologi, Fakultas Sains, Farmasi, dan Kesehatan

Universitas Mathla'ul Anwar Banten

(PKPH, Jakarta)-Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengadakan  Focus Group Discussion (FGD) dengan Akademisi pada 19 Juni 2019 di Jakarta. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengajak akademisi berperan aktif dalam  program Kampung Anak Sejahtera (KAS). KAS adalah program dari KPPPA bekerjasama dengan Food Bank of Indonesia (FOI) untuk membantu menekan angka gizi buruk pada balita.

FGD tersebut dihadiri akademisi dari berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, seperti: UGM, UI, IPB, UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Universitas Udayana, Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) Banten, Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, dan LIPI.  Diskusi diarahkan untuk memberikan saran dan mengkritisi program Kampung Anak Sejahtera baik berdasarkan program tahun lalu maupun rencana program tahun ini sesuai bidang keilmuan dan berkolaborasi membentuk model pendampingan intervensi pangan masyarakat dengan fokus penekanan angka stunting dan perbaikan status gizi balita. 

Hendra Jamal, asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan, mengemukakan bahwa target penurunan angka stunting adalah 20% sebagaimana dicanangkan WHO.  Prof. Ikeu Tanziha dari Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB menekankan penting adanya konvergensi lintas sektoral dalam intervensi program KAS.  Masih menurut Prof. Ikeu, selain pemberian makanan tambahan (PMT) perilaku pengasuhan yang baik sangat berperan dalam menekan angka stunting.  Dari UNMA, Mujijah menambahkan bahwa kedekatan orang tua dengan anak juga dapat memberikan pengaruh positif dalam tumbuh kembang balita.  Sedangkan Tuti Rostianti dari prodi Teknologi Pangan Unma menyampaikan bahwa kerjasama OPD dengan pusat juga penting dijalin agar program berjalan efektif dan efisien.

Program KAS sendiri dilakukan mengingat status gizi anak Indonesia saat ini dalam kondisi yang tidak menggembirakan.  Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 sebanyak 3,9% balita mengalami gizi buruk, 13,8% gizi kurang, dan 30,8% mengalami pendek (stunting).  Permasalahan gizi tersebut akan mengakibatkan tumbuh kembang anak tidak optimal yang pada akhirnya berpengaruh pada kualitas generasi. 

Kampung Anak Sejahtera (KAS) merupakan program kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Food Bank of Indonesia (FOI) untuk membantu menekan angka gizi buruk pada balita melalui program.  Program tersebut terdiri dari program intervensi pangan pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita pada masa 1000 HPK hingga anak berusia 2-5 tahun selama 6 bulan dan setiap bulannya diadakan monitoring status gizinya.  Selain itu diberikan edukasi dan pelatihan tentang pangan dan gizi pada relawan, ibu hamil, ibu menyusui, dan orang tua balita penerima program pemberian makanan tambahan (PMT). Program KAS telah dilaksanakan di 4 daerah yaitu Desa Bulagor (Pandeglang), Desa Cibatok Dua (Bogor), Desa Selomirah (Magelang), dan Desa Kalisogo (Sidoarjo).  Tahun ini KAS akan dijalankan pada 4 wilayah baru, yaitu Kabupaten Subang, Wonosobo, Grobogan, dan Kulonprogo.  Sejak tahun 2018 Unma telah terlibat dalam program KAS dalam edukasi dan pelatihan tentang pangan dan gizi.  Tahun ini diharapkan tidak hanya dosen yang berperan tetapi juga mahasiswa UNMA dapat terlibat dalam program tersebut, terutama sebagai pendamping pelaksanaan program agar tepat sasaran dan berjalan baik. (EK/PKPH Unma)

 

(PKPH, Serang)-Status halal suatu bahan pangan bukan hanya sebagai kewajiban yang diperintahkan Allah SWT bagi kaum muslim atas makanan yang  dikonsusi tetapi kini sudah menjadi lifestyle yang menjadi syarat mutlak atas segala sesuatu yang dipakai dan dikonsumsi di kehidupan sehari-hari. Begitu pula dengan bahan pangan daging baik itu daging sapi, kerbau, dan ayam yang diperoleh dari rumah penyembelihan hewan (RPH) dimana syarat halalnya suatu bahan pangan hewani selain dari jenis hewan  yang diharamkan untuk dikonsumsi seperti: daging babi, anjing, hewan yang bertaring tajam dan hewan yang hidup di dua alam,  juga proses penyembelihan merupakan titik kritis yang menentukan status kehalalan daging.

Dalam rangka menjaga kehalalan atas komoditas daging yang beredar di pasaran, Pemerintah Provinsi Banten pada Rabu, 19 juni 2019 telah mengadakan Pendidikan dan Pelatihan terhadap para juru sembelih halal (JULEHA) yang diadakan di Auditorium Balai Pengembangan Peternakan, Kawasan Pusat Pertanian Terpadu Dinas Pertanian Provinsi Banten. Dalam kegiatan tersebut PKPH UNMA Banten berkesempatan hadir untuk terlibat sebagai peserta sekaligus sebagai tamu undangan dari pihak akademisi.

Pemateri yang diundang dalam kegiatan tersebut berasal dari Fakultas Kedokteran IPB yang merupakan dosen dan juga seorang auditor halal BPJPH yang ahli di bidang penyembelihan halal,  Drh. Supratikno, M.Si PA Vet dan juga dari MUI Provinsi Banten KH. Endang Saepul Anwar. Peserta selain mendapatkan ilmu mengenai teknik penyembelihan halal, dalam kegiatan tersebut diingatkan kembali atas kewajiban seorang juru sembelih dalam menjaga kehalalan ternak yang disembelihnya dari segi agama, dampak terhadap kualitas daging yang penyembelihannya tidak sempurna dan juga akan pentingnya sertifikasi dan keahlian berbahasa inggris bagi juru sembelih karena kesempatan bagi mereka untuk bisa berkarir diluar negri karena kebutuhan akan juru sembelih halal disana semakin tinggi.

Sesi kedua dilaksanakan praktik begaimana proses penyembelihan hewan yang benar juga mengevaluasi bagi juru sembelih disetiap wilayah banten bagaimana mereka biasa melakukan penyembelihan dan menkoreksi apabila terjadi kesalahan atas kebiasaan yang mereka lakukan. Diakhir acara dilakukan pembagian sertifikat bagi peserta pelatihan bahwa mereka sudah tersertifikasi sebagai juru sembelih halal yang sudah terdidik dan juga akan selalu dievaluasi dalam jangka waktu tertentu oleh Dinas Pertanian Pemerintahan Provinsi Banten.

Dengan terlaksananya kegiatan tersebut diharapkan terjaminmya status halal terhadap komoditas daging (sapi, kerbau dan ayam) diseluruh wilayah Provinsi Banten dan juga bagi para juru sembelih halal yang tersertifikasi dapat meningkatkan jenjang karirnya dengan tetap kritis untuk mau mengikut setiap kegiatan pelatihan dan meningkatkan kemampuan mereka. (Marlinda)

 

(PKPH, Pandeglang)- Tanggal 29 April 2019 Presiden RI Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. PP inilah yang telah lama ditunggu oleh masyarakat sebagai landasan operasional dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. 

PP ini mengatur lebih detail tentang penyelenggaraan JPH di Indonesia seperti tata cara kerjasama, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), biaya sertifikasi halal, tata cara registrasi produk, penahapan jenis produk serta pengawasan. Undang Undang No 33 Tahun 2014 pasal 4 menyebutkan bahwa semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Diksi dalam Undang Undang ini menyebut kata wajib. Bukan harus atau dapat.

Wajib berarti mengandung konsekuensi hukum apabila tidak dilaksanakan. Alias akan terkena sanksi jika tidak bersertifikat halal. Menurut Undang Undang ini, kewajiban sertifikasi halal bagi produk berlaku paling lambat lima tahun sejak diundangkan. Batas terahir tersebut adalah tanggal 17 Oktober 2019. Tanggal ini mengacu pada tanggal diundangkannya Undang Undang diatas yaitu 17 Oktober 2014 yang tercatat dalam Lembaran Negara Tahun 2014 nomor 295. Batas akhir ini sesungguhnya meniscayakan agar semua perangkat regulasi turunan dari UU tersebut rampung seutuhnya sebelum 17 Oktober 2019.

Namun, lahirnya PP No 31 diatas masih memerlukan regulasi yang lebih detail lagi berupa Peraturan Menteri Agama (PMA). Rancangan PMA saat ini sudah tersedia dan masih dalam tahap uji sahih sebelum diundangkan.

Silaturahmi PKPH Unma Banten dengan Kanwil Depag Banten

 

Tantangan

Indonesia menjadi negara penting dan strategies dalam perbincangan industry halal dunia. Salah satunya karena merupakan negara berpenduduk muslim terbesar sedunia. Sebagai negeri mayoritas muslim, Indonesia sudah sepantasnya menganggap penting produk halal. Hal tersebut terbukti dengan dialihkannya kebijakan halal dari yang bersifat sukarela (voluntary) menjadi kewajiban (mandatory).  

Untuk penyelenggaraan halal mandatory ini dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. Badan ini meskipun berstatus setingkat eselon I, namun dikelola secara Badan Layanan Umum (BLU). Perhatian luar negeri terhadap industri halal Indonesia cukup besar. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lembaga halal luar negeri (LHLN) yang sudah bekerjasama. Menurut data LPPOM MUI, hingga Juni 2019 ini sudah ada 45 lembaga sertifikasi halal luar negeri yang bekerjasama dengan Indonesia. LHLN tersebut berasal dari 26 negara. Selain itu, saat ini sudah ada lebih dari 22 negara mengajukan permohonan kerjasama kepada BPJPH.

Ramainya keinginan luar negeri bekerjasama tersebut karena berbagai negara melihat peluang pasar domestik Indonesia yang sangat besar. Mereka berharap bisa menyuplai kebutuhan produk halal domestik Indonesia. Indonesia memang menempati peringkat pertama dalam top muslim food expenditure, peringkat kelima pada kategori top muslim travel expenditure, peringkat ketiga pada top muslim apparel expenditure, peringkat kelima pada top muslim media expenditure dan peringkat keenam pada top muslim pharmaceuticals expenditure. Ini artinya, antusiasme luar negeri lebih pada keinginan untuk membanjiri pasar domestik Indonesia dengan produk halal mereka.

Apakah saat bersamaan Indonesia sudah dapat mensuplai kebutuhan produk halal dunia? Tampaknya belum. Banyak produk halal di berbagai negara seperti timur tengah misalnya, kebanyakan bukan dipasok dari Indonesia. Umumnya dari Malaysia atau Thailand. Malaysia bisa memasok produk halal ke timteng karena standar halalnya sudah diterima oleh OKI. Malaysia tergabung sebagai anggota The Standards and Metrology Institute for the Islamic Countries (SMIIC). Sementara Indonesia sampai saat ini masih proses menjadi anggota SMIIC sehingga produk halalnya belum bisa menembus pasar OKI. Thailand, meskipun mereka bukan negara OKI, melakukan sertifikasi halalnya melalui JAKIM, Malaysia. Sehingga banyak produk halal dari Thailand ditemukan di negara OKI.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, Indonesia seharusnya menjadi ‘pengendali’ pasar industry halal dunia. Tantangan ini semakin menguat ketika kebijakan halal sudah menjadi otoritas negara dan bersifat mandatory.

 

Peluang

Dari sisi peluang, pada pasar domestik saja terbentang peluang lebar untuk mengembangkan industri halal di nusantara. Data Kemenkop UKM Tahun 2017 menyebut terdapat 62.928.077 unit UMKM di Indonesia. Jika setiap unit memiliki sebuah produk, maka ada lebih dari 62 juta produk yang harus disertifikasi halal. Untuk mensertifikasi lebih dari 62 juta tentu diperlukan perangkat yang tidak sedikit. Diperlukan puluhan ribu auditor halal dan penyelia halal. Juga diperlukan sekian banyak laboratorium untuk pengujian halal. Dan pasti diperlukan ratusan bahkan mungkin ribuan LPH.

Menurut data LPPOM MUI, sampai tahun 2018 baru ada 727.617 produk yang tersertifikasi halal. Dibandingkan dengan jumlah produk UMKM jumlah tersebut masih sangat kecil atau bahkan belum berarti apa-apa.

Lalu, siapa yang akan mengerjakan ‘proyek’ jutaan sertifikasi halal tersebut? Darimana sumber dananya? Bagaimana system operasionalnya? Inilah pekerjaan kita semua….

 

Mohammad Zen

Dosen Universitas Mathla’ul Anwar Banten

Halaman 1 dari 13

Flag Counter

000643753
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Bulan Ini
Bulan Lalu
Seluruhnya
2550
1993
8318
23913
57163
643753
IP Anda: 34.231.21.123
13-11-2019 18:22

Kontak :

Gedung G ,  Universitas Mathla’ul Anwar Banten Jalan Raya Labuan Km 23 Saketi Pandeglang Banten.
KONTAK KAMI:

Harga Emas :