(PKPH, Jakarta ) --- Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertemu dengan Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP) untuk membahas tentang prosedur pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Auditor Halal. 

Keterangan ini disampaikan Kepala BPJPH Sukoso, di Jakarta. "Kemarin kita sudah bertemu dengan BNSP terkait prosedur pendirian LSP Auditor Halal," ujar Sukoso, Selasa (21/05). Sukoso menyampaikan, Kepala BNSP Kunjung Masihat menyambut baik rencana pendirian LSP auditor halal, sebagai wujud pelaksanaan amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). 

Untuk itu menurutnya, BNSP mendorong penyelesaian penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Auditor Halal, yang saat ini tengah digarap oleh BPJPH dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.  Penyusunan SKKNI Auditor Halal menurut Sukoso dibutuhkan oleh BPJPH untuk membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Auditor Halal. "Kalau kita sudah punya SKKNI Auditor Halal, kita bisa membentuk LSP," terang Sukoso. 

Kepala BNSP  menurut Sukoso juga berharap rancangan SKKNI auditor halal BPJPH segera selesai agar BPJPH memiliki LSP atau mendorong perguruan tinggi/lembaga lain untuk bekerja sama dalam mendirikan LSP auditor halal.

"Saat ini belum ada satu pun auditor halal, betul karena kami sedang menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) auditor halal bersama MUI, Kemenaker, Kemen PMK dan K/L terkait," jelas Sukoso. Penyusunan SKKNI Auditor Halal  tersebut menurutnya menggunakan metode adaptasi dari SKK Khusus Auditor Halal MUI hasil  kesepakatan  tim perumus dan tim verifikasi penyusunan SKKNI Auditor Halal yang di dalamnya melibatkan perwakilan MUI. 

Sukoso menuturkan, pihaknya berharap rancangan SKKNI sudah ditandatangani Menteri Tenaga Kerja pada akhir Mei 2019 ini. "Karena SKKNI Auditor Halal ini akan menjadi acuan dalam pembentukan LSP di perguruan tinggi maupun lembaga lain yang bekerjasama dengan BPJPH," kata Sukoso.

Ia menambahkan, selama ini Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) telah memiliki standar kompetensi kerja (SKK) tetapi tidak berlaku secara nasional. "SKK auditor halal yang dimiliki MUI hanya berlaku terbatas di lingkungan MUI saja, tidak secara nasional," kata Sukoso. MUI sendiri saat ini menurut Sukoso sedang mengupayakan pendirian LSP. Dasarnya SKK khusus MUI. LSP tersebut nantinya hanya berlaku untuk auditor halal di lingkungan MUI saja dan belum mengacu pada  UU Nomor 33 tahun 2014.

"Jika BPJPH telah memiliki SKKNI Auditor Halal, maka SKK khusus MUI dengan sendirinya tidak berlaku lagi, dan LSP MUI otomatis tidak bisa melakukan diklat kecuali atas persetujuan tertulis dari BPJPH," imbuhnya.

Sukoso juga menyampaikan penyusunan SKKNI Auditor Halal menjadi bagian tanggung jawab BPJPH dalam rangka menjalankan amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal. "Dalam UU tersebut disebutkan bahwa BPJPH juga berwenang untuk melakukan registrasi maupun pembinaan bagi auditor halal," kata Sukoso.

 

Sumber: BPJPH, Kemenag.go.id

 

PKPH, Serang – Penggunaan babi untuk produk makanan ataupun obat telah lama menjadi perdebatan. Selain karena faktor keyakinan, beberapa studi juga telah menyebutkan bahwa daging babi tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Studi yang diterbitkan oleh Consumer Report bahkan menyebutkan bahwa 69% dari sampel babi mentah yang diuji terkontaminasi bakteri Yersinia enterocolitica yang dapat menyebabkan demam, diare, muntah, dan kram perut.

Bagaimana dengan kandungan enzim tripsin babi pada obat-obatan? Sama halnya dengan produk makanan, sebagian besar orang akan menghindari produk yang mengandung babi. Bahkan, kabar tentang kandungan enzim tripsin babi pada vaksin juga membuat beberapa masyarakat resah dan takut untuk menggunakannya. Pertanyaannya adalah, apakah obat yang mengandung babi dilarang? Kenapa kandungan babi tidak disarankan untuk digunakan dalam pembuatan vaksin? Apakah konsumsi minyak babi berbahaya?  Yuk, simak beberapa penjelasannya di bawah ini!

Obat Mengandung Babi, Dilarang atau Tidak?

Dalam peraturan BPOM Nomor HK.00.05.1.23.3516 disebutkan bahwa produk obat yang bersumber, mengandung, atau dalam proses pembuatannya bersinggungan dengan bahan tertentu dapat diberikan izin edar jika bersifat darurat. Hanya saja, perlu dicantumkan informasi “Bersumber Babi” dalam kotak kemasan pada produk obat yang bersumber babi. Dan juga perlu dicantumkan informasi “Pada proses pembuatannya bersinggungan dengan bahan bersumber babi dan telah dipurifikasi sehingga tidak terdeteksi pada produk akhir” dalam kotak kemasan untuk produk yang dalam proses pembuatannya bersinggungan dengan babi.

Enzim Tripsin Babi pada Obat/Vaksin, untuk Apa?

Seperti dikutip dari situs Ikatan Dokter Indonesia, disebutkan bahwa dalam pembuatan vaksin polio menggunakan enzim tripsin babi. Namun, tidak semua vaksin membutuhkan enzim tripsin babi dalam proses pembuatannya. Enzim ini harus “dibersihkan” atau “dihilangkan” sehingga tidak mengganggu tahapan proses produksi vaksin selanjutnya.

Enzim tripsin babi diperlukan sebagai katalisator untuk memecah protein menjadi peptida dan asam amino yang menjadi bahan makanan kuman. Kuman akan dibiakkan dan difermentasi, kemudian diambil polisakarida kuman sebagai antigen bahan pembentuk vaksin. Selanjutnya dilakukan proses purifikasi dan ultrafiltrasi yang mencapai pengenceran 1/67,5 milyar kali sampai akhirnya terbentuk produk vaksin.

Pada hasil akhir proses sama sekali tidak terdapat bahan-bahan yang mengandung enzim babi. Bahkan antigen vaksin ini sama sekali tidak bersinggungan dengan enzim tripsin babi baik secara langsung maupun tidak. Katalisator yakni zat yang dapat mempercepat atau memperlambat reaksi yang pada akhir reaksi dilepaskan kembali dalam bentuk semula dalam proses katalis.

Apakah Konsumsi Minyak Babi Berbahaya?

Secara kesehatan, penggunaan minyak babi dalam makanan ataupun obat tidak dianjurkan. Konsumsi minyak babi dapat merugikan kesehatan, karena dapat menyebabkan obesitas, meningkatkan kadar kolestrol darah, gangguan pada pembuluh darah, dan dalam jangka panjang dapat menimbulkan penyakit kronis seperti hipertensi, penyakit jantung, gangguan ginjal, dan lainnya.

Nah, karena keamanaan produk obat sudah diatur oleh BPOM, maka kamu tidak perlu banyak khawatir. Kamu bisa cek nomor registrasi pada kemasan obat dan komposisi dari obat tersebut melalui website resmi BPOM.

Sumber :Halodoc

Pusat Kajian Produk Halal UNMA Banten berupaya meningkatkan kemampuan anggotanya di bidang olah data Statistik dan analisisnya.

Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan statistik dengan menggunakan Software SPSS Ver. 24. Sebagai Narasumber adalah Ibu Dian Febriyani, M.Esy.

Humas PKPH UNMA Banten Hadi Susilo, M.Si. menyatakan "Kegiatan ini adalah salah satu program kerja bidang Pengembangan SDM."

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 40 Peserta terdiri dari Dosen dan Mahasiswa dari Fakultas Agama, Fakultas Sains dan Farmasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Fakultas Teknologi Pertanian UNMA Banten.

Pandeglang, 19 Jumadil Akhir 1438/18 Maret 2017 (MINA) – Universitas Mathla’ul Anwar (Unma) Pandeglang, Banten membentuk Pusat Kajian Pangan Halal, mulai tahun akademik 2017-2018 ini.

000508232
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Bulan Ini
Bulan Lalu
Seluruhnya
29
529
3184
8433
22023
508232
IP Anda: 54.92.148.165
21-07-2019 00:24

Flag Counter

Kontak :

Ruang Dekanat Fakultas Teknologi Pertanian
Gedung G ,  Universitas Mathla’ul Anwar Banten Jalan Raya Labuan Km 23 Saketi Pandeglang Banten.
KONTAK KAMI: