(PKPH, Pandeglang)-Naskah ini merupakan hal yang unik dan satu-satunya yang ditulis dalam bentuk naẓam (syair) dan disiapkan untuk segmen pembaca dalam tiga bahasa sekaligus: Arab, Indonesia, dan Sunda sekaligus yang disusun secara bergantian. Uniknya lagi, naẓam dalam ketiga bahasa yang dipakainya memiliki tingkat kualitas yang sama baiknya.

Menarik bahwa naskah ini ditulis tidak sekedar untuk bimbingan keilmuan dan keagamaan, tetapi juga disusun sebagai media bagi pembangunan sebuah Masjid. Pada cover kitab ini tertulis siapa yang membeli kitab manẓūmāt ini berarti mempunyai darma, karena sebagian harganya akan diwakafkan untuk pendirian Masjid kampung Soreang Menes.( Lihat, Gambar Masjid Kampung Soreang Menes dalam. Jika dilihat dari segi usia sejak awal didirikan pada 1345 H/ 1926 M, menurut Undang-undang RI nomor 11 tahun 2010 pasal 1, bangunan Masjid Kampung Soreang Menes terkategori benda cagar budaya (BCB) yang dilindungi dan perlu dilestarikan keberadaannya karena sudah berusia lima puluh tahun ke atas dan memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan. Lihat, Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, dalam www.kebudayaan.kemdikbud.go.id. Lihat, DirektoratKebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Studi Penyelamatan Kekayaan Budaya,(Jakarta: Bappenas, 2006), h. 5. Lihat juga, makalah hasil Penelitian Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan RI tentang “Rumah Ibadah Bersejarah” yang diseminarkan pada Pra Seminar “Rumah Ibadah Bersejarah” di Hotel Sofyan Betawi - Jakarta, pada Kamis, 11 Agustus 2016 dan Seminar “Rumah Ibadah Bersejarah” di Merlynn Park Hotel, Jl. K.H. Hasyim Asy’ari, Gajah Mada - Jakarta Pusat, pada Kamis - Jumat, 17 - 18 November 2016.)

Kitab yang membahas tentang akhlak dan etika ini, berukuran 17 x 12 cm, terdiri dari 4 bab dan berjumlah 10 halaman, selesai ditulis pada, 12 Jumadil Ula 1345 H/ 1926 M. atau 19 tahun sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945/ Jumat legi, 9 Ramaḍan 1364 H, (Lihat, Suryanegara, Api Sejarah 2, h. 153, 204.) dan diterbitkan oleh Toko kitab Harun bin Ali Ibrahim, Pekojan, Betawi (Jakarta).

Bab pertama kitab Manẓūmāt menjelaskan tentang segala hal yang dapat menyebabkan hafal dan lupa, serta yang menyebabkan kaya dan fakir; Bab kedua menjelaskan tentang keutamaan bersiwak (gosok gigi); Bab ketiga menjelaskan tentang tujuh golongan yang mendapat naungan pada hari kiamat; sedangkan Bab keempat menjelaskan tentang sepuluh amal yang pahalanya takkan pernah putus (terus mengalir).

Akhlak dan etika sebagaimana disebutkan dalam kitab Manẓūmāt menjadi kelaziman dalam dunia pendidikan Islam.Misalnya al-Zarnūjī juga membahas hal ini dalam kitab Ta’līm al-Muta’allim, (Pengarang kitab Ta’līm al-Muta’allim Ṭariq al-Ta’allum adalah Syekh al-Zarnuji, yang nama lengkap beliau adalah Syekh Tajuddin Nu’man bin Ibrahim bin al-Khalil Zarnuji. Lihat, Marwazi, “Konsep Pendidikan Dalam Kitab Ta’lim al-Muta’allim Karya Az-Zarnuji dan Aplikasinya di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri,” Disertasi PPs IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1998, h. 28. Syekh Ibrahim bin Ismail, Sharah Ta’līm al-Muta’allim (Petunjuk Menjadi Cendekiawan Muslim). Penerjemah M. Ali Chasan Umar, (Semarang:PT. Karya Toha Putra, 2000), h. iii. Aliy As’ad, Terjemah Ta’limul Muta’allim Bimbingan Bagi Penuntut Ilmu Pengetahuan,(Kudus: Menara Kudus, 2007), h. ii. Lihat juga, Abdullah Kafabihi Mahrus, Ta’lim Muta’allim,(Kediri: Santri Salaf Press, 2015), h. 3.) dan al-Ghazālī (w. 505 H.) yang dikenal sebagai Ḥujjah al-Islām dan juga termasuk salah seorang pemuka Ash’ariyah, membahasnya dalam kitab Iḥyā al-‘Ulūm al-Dīn. ( Karya Al-Ghazālī yang paling monumental adalah Iḥyā al-‘Ulūm al-Dīn, karya yang dapat disebut sebagai magnum opus Al-Ghazālī mengenai etika spiritual. Lihat, Didin Saepudin, “Kejayaan Imperium Islam: Kajian Sejarah, Politik, dan Intelektual di Masa Dinasti Abbasiyah,” h. 215. Lihat juga, Hamdani Anwar, “Ijtihad Abu Yazid dan Hulul Al-Hallaj (Studi Perbandingan tentang Tauhid dalam Sufisme),” h. 48.)

 

(PKPH, Pandeglang) - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar (PB) Mathla'ul Anwar (MA) menolak anggapan kalau Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten yang merupakan lokasi penusukan Wiranto disebut sebagai sarang JAD. "Menes itu bukan markas JAD. Kalau NII (Negara Islam Indonesia) memang sudah lama, tapi tidak ada lagi sekarang," kata Ketua Umum (Ketum) PB MA, Sadeli Karim, ditempat yang sama, Minggu (13/10/2019).

Sebelum Wiranto datang untuk meresmikan gedung perkuliahan baru MA, mantan Panglima TNI itu pernah batal tiga kali datang ke Menes, Kabupaten Pandeglang.
Hingga akhirnya menyempatkan diri datang ke Banten Selatan itu dan terjadilah tragedi penusukan oleh anggota dari JAD. "Pak Wiranto sudah di jadwalkan lama dan sempat batal tiga kali. Kami memang mengundang masyarakat luas, pelaku itu mendengar bisa saja itu kan," terangnya.

PB MA menolak jika peristiwa penusukan terhadap Wiranto dikait-kaitkan dengan isu bahwa di Kecamatan Menes merupakan sarang terorisme. Lantaran, usai Menkopolhukam di tusuk oleh Abu Rara dan istrinya di Alun-alun Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten beberapa waktu lalu, beredar isu wilayah Selatan itu menjadi sarang terorisme.

"Wiranto sudah puluhan tahun aktif di MA, beliau juga dewan penasehat MA. Pelakunya juga bukan warga MA. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan kami. Jika ada yang terpapar radikalisme, butuh juga penelitian. Jangan yang satu dua bulan bergabung (dengan MA), lalu di anggap bagian dari kami," kata Sekretaris PB MA, Oke Setiadi, Minggu (13/10/2019).

 Pihaknya mengklaim dalam mars MA berisikan pengabdian terhadap Pancasila dan Negara. Kemudian dasar agamanya Islam beraliran Aswaja. "Yang paling penting kami dari MA yang berdasarkan Aswaja. MA tidak hanya identik di Banten, ada hampir di seluruh Indonesia, kita juga punya perwakilan di luar negeri," jelasnya.
 
Sumber: Suara.com
Kontributor : Yandhi Deslatama

(PKPH, Pandeglang)-Rapat Kerja Nasional Penguru Besar Mathla’ul Anwar diselenggrakan di Menes, Pandeglang  tanggal 31 Agustus-1 September 2019. Rakernas dengan tema “Teguh Memberi Penerang Bagi Umat, dibuka secara resmi  oleh Sekda Propinsi Banten, Dr Al Muktabar.

Rakernas PB Mathla’ul  Anwar dihadiri oleh Pengurus Wilayah dari 23 Propinsi di Indonesia. Salah satu agenda kegiatan  Rakernas PB MA membahas tentang  peran umat dalam membangun industri halal di dunia, dengan narasumber dari Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Prof Ir Sukoso, MSc. PhD.

Didepan Peserta Rakernas, Sukoso menyampaikan mulai Oktober 2019 sertifikasi produk halal wajib, dan diselenggarakan oleh BPJPH. Sertifikasi halal, saat ini masih dilaksanakan oleh LPOM MUI. Produk Halal adalah untuk umat, dan milik umat. Dukungan dan peran umat sangat penting dalam penyelenggaraan jaminan produk halal ini, ungkapnya.

Ketua PB Mathla’ul Anwar, KH. Ahmad Sadeli Karim, Lc menyambut baik kerjasama ini, dengan kerjasama ini peran aktif Mathla’ul Anwar akan semakin meningkat. Seluruh peserta Rakernas dari semua wilayah  mendukung pelaksanaan UU No 33 tahun 2014, tentang Jaminan Produk Halal. PB Mathla’ul Anwar telah membentuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Mathla’ul Anwar pada tahun 2018.

Mathla’ul Anwar adalah organisasi  massa Islam, yang berdiri pada tahun  1916, di Menes, Pandeglang, Banten, kini telah memiliki Pengurus wilayah di 30 Propinsi di Indonesia, bergerak di bidang: dakwah, Pendidikan, dan sosial. Mathlau’l Anwar Memiliki Ribuan Sekolah dan Pesantren, mulai dari tingkat: PAUD, TK, MI, MTs, SMA, dan Perguruan Tinggi. (HS/02)

(PKPH, Jakarta)- Dalam rangka menjalankan amal dakwahnya, Mathla’ul Anwar turut mengembangkan desa wisata di Cikadu, Kecamatan Panimbang, Pandeglang. Hal tersebut disampaikan oleh peneliti pada Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) Banten Laelatul Qodariyah seusai mengikuti kegiatan Sosialisasi Kerjasama Perguruan Tinggi dengan Kementerian Pariwisata dalam rangka Pendampingan Desa Wisata di Jakarta, Kamis (14/2).

Menurut Laela, kegiatan ini bertujuan untuk pengembangan Desa Wisata berbasis pendampingan melalui Perguruan Tinggi. Karena itu Kementerian Pariwisata memandang penting kerjasama dengan Perguruan Tinggi terutama dalam pengembangan SDM Desa Wisata.

 

UNMA Banten melalui Pusat Kajian Produk Halal (PKPH) memilih desa Cikadu, Kp. Cidadang, Cadas Ngampar, Kalicaah dan Legon Dadap untuk dijadikan desa binaan pariwisata halal. Adapun kegiatan yang sudah berjalan saat ini antara lain pembuatan batik, agrowisata salak birus, Pokdarwis dan sanggar seni. Pendampingan akan melibatkan masyarakat secara langsung terutama terutama kepada generasi muda pelaku wisata Pokdarwis di Kp. Cikadu tersebut. Desa wisata ini nantinya menyajikan aktifitas kebudayaan untuk memanjakan wisatawan yang datang seperti kerajinan, kuliner, penginapan dan outbound adventure.

Pada kegiatan sosialisasi tersebut selain Universitas Mathla’ul Anwar, di Provinsi Banten ada lima Perguruan Tinggi lainnya yang turut diundang yaitu Politeknik Sahid, Universitas Tirtayasa, Universitas Swiss Germany, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya dan Universitas Pelita Harapan.

Selain dari Banten kegiatan juga dihadiri utusan dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Ibukota Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Maluku.

Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Deputi Pengembangan SDM Kepariwisataan Kementerian Pariwisata RI Wisnu Bawa Tarunajaya. Wisnu menyampaikan, kegiatan sosialisasi Kerjasama Perguruan Tinggi dengan Kementerian Pariwisata dalam rangka pendampingan desa wisata, baru pertama kali diadakan. Program dimulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring, pelaporan, seminar/FGD hasil pendampingan dan penyerahan hasil apresiasi pendampingan desa wisata oleh Perguruan Tinggi. Menurutnya, pengembangan potensi sumberdaya unggulan yaang produktif dan prospektif juga dapat mengangkat kualitas masyarakat. Dari 50 Kabupaten sasaran, beberapa diantaranya adalah: Sambas, Bima, Ende, Lebak, dan Pandeglang.

Sementara Direktur pengembangan Daerah Pulau kecil dan Terluar, Hasrul Edyar mengingatkan, hendaknya pemerintah daerah yang akan mendapat bantuan memperhatikan permasalahan dan status aset lahan untuk lokasi kegiatan sehingga proyek bisa tetap berlanjut setelah program selesai tanpa ada permasalahan di kemudian hari, serta memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sasaran.

Kementerian Pariwisata membagi desa wisata dalam empat tingkatan, yaitu desa wisata rintisan, berkembang, maju, dan mandiri. Desa yang dianjurkan untuk mengikuti program pendampingan adalah desa wisata yang berkembang, Sedang desa wisata rintisan masuk dalam program Gerakan Sadar Desa (GSD) dan Sosialisasi Sadar Desa (SSD). (LQ/01)

 (PKPH Jakarta)-Pengembangan pusat halal dan syariah, Indonesia dinilai masih kalah dengan Malaysia. Pasalnya, tidak hanya di dalam negerinya, Malaysia punn memiliki pusat halal dan syariah di beberapa negara lain.

“Harus jujur, kita tertinggal dari negeri jiran soal halal dan syariah center. Mereka tidak hanya ada di Kuala Lumpur, tapi juga di Cina dan Korea Selatan,” ujar Rektor Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Profesor Asep Saefuddin dalam sambutannya di Gedung UAI, Jakarta, Senin, (10/12).

Padahal, kata dia, penduduk Malaysia tidak sebanyak Indonesia. Hanya saja mereka bisa memperluas pengembangan industri halal dan ekonomi syariah. “Mungkin kita instant society yang ingin serba cepat. Padahal sistem syariah punya efek berkeadilan bagi nasabah syariah dan dari sisi ilmu pengetahuan itu luar biasa,” jelasnya.

Saat ini, katanya, selain di Kuala Lumpur, syariah center ada pula di London serta beberapa negara lainnya.  “Di Indonesia ada tapi nggak terlalu terkenal,” ujar Profesor Asep. Sebagai informasi, dari sisi pangsa pasar atau market share perbankan syariah. Di Indonesia baru sekitar 5,7 persen sedangkan di Malaysia, sudah di atas 21 persen.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan, perkembangan industri keuangan syariah sampai Maret 2018 terus naik terlihat dari perbankan syariah yang mencatatkan aset Rp 439,32 triliun atau tumbuh 19,33 persen year on year (yoy). Dengan pembiayaan Rp 294,7 triliun atau tumbuh 14,41 persen yoy, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 347,15 triliun atau tumbuh 18,81 persen yoy.

 

Sumber: Mathla'ul Anwar.or.id

Flag Counter

000810353
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Bulan Ini
Bulan Lalu
Seluruhnya
104
1028
8270
30227
32184
810353
IP Anda: 35.172.216.157
29-03-2020 02:30

Kontak :

Gedung G ,  Universitas Mathla’ul Anwar Banten Jalan Raya Labuan Km 23 Saketi Pandeglang Banten.
KONTAK KAMI:

Harga Emas :

Harga Emas