KabarSingkat

KabarSingkat (142)

(PKPH, JAKARTA) -- Pemerintah mewajibkan seluruh pelaku industri termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki sertifikat halal mulai Oktober mendatang. Masih banyak pengusaha yang belum mengajukan sertifikasi tersebut. Wakil Kepala Lembaga Sertifikasi Institut Pertanian Bogor (IPB) Elvina Agustin Rahayu menyatakan, pada 2018, dari empat juta usaha mikro, baru sekitar 12 ribu yang memiliki sertifikat halal. Kemudian, baru empat persen pengusaha besar yang mengantongi sertifikat halal. "Masih banyak yang belum halal," ujar Elvina.

Salah satu kendalanya, kata dia, karena pengajuan perizinan yang cukup rumit dan harus melalui banyak pintu. "Jadi, perusahaan mau naik kelas, tapi karena satu hal jadi tidak bisa. Sertifikasi halal memang penting, apalagi 40 persen pelaku usaha mikro bergerak di bidang pangan dengan komposisi besar," lanjut dia. Kendala lainnya, tutur Elvina, meliputi sumber bahan baku serta infrastruktur yang belum memadai. "Banyak pelaku industri rumah tangga yang fasilitas produksinya belum memenuhi persyaratan. Baru sekitar 10 persen yang peralatan dan produksinya sudah sesuai kehalalan," ujar dia.

Seperti diketahui, sebelum mendapat sertifikat halal, produk bersangkutan akan diaudit atau diuji kehalalannya terlebih dahulu. Setelah seluruh proses dan komponennya dipastikan sesuai standar kehalalan, barulah sertifikat diterbitkan. Agar pengusaha UMKM bisa lulus uji sertifikasi halal dengan mudah, General Manager Operation PT Lion Boga Chef Adam Rachmat membagikan beberapa tips. Di antaranya, gunakan bahan-bahan yang sudah masuk dalam daftar bersertifikat halal Majelis Ulama Indonesia (MUI). "Di MUI sudah ada namanya positive list, yaitu bahan-bahan yang sudah masuk sertifikasi halal MUI. Jadi, kalau kita ambil bahan makan dari list itu, sudah pasti akan cepat lulus," jelas Chef Adam kepada Republika.

Tips berikutnya, kata dia, pelaku UMKM harus memperhatikan proses produksinya. Dari persiapan produksi, cara pembuatan. Sampai penyimpanannya harus benar-benar halal. "Artinya tidak ada lagi tercampur bahan-bahan yang tidak halal. Kalau kedua tips tersebut diikuti, sudah pasti ke sananya lebih gampang," ujarnya. Lebih lanjut, ia tidak memungkiri, kalau untuk mendapat citarasa original, ada beberapa bahan makanan yang belum bisa digantikan. Dia memisalkan menu steak dengan red wine sauce yang jelas harus menggunakan wine.

 "Wine kan khamer, maka untuk masalah cita rasa ini memang tantangan dari teknologi pangan. Hanya saja saya rasa, makanan yang dibuat dengan citarasa mendekati (original) saja sudah cukup. Tidak harus sangat original," kata Chef Adam. Dia berharap, kesadaran industri UMKM terhadap sertifikasi halal semakin meningkat. Hal itu karena banyak manfaat yang bisa mereka dapat dengan menghalalkan produknya. "Jangan dipikir tidak ada manfaatnya. Banyak UMKM mikir 'buat apa sertifikasi halal, toh tetap laku' iya sekarang laku, tapi satu, dua, atau lima tahun ke depan kini sudah menjadi gaya hidup," jelasnya.

Tidak hanya itu, menurut dia, memiliki atau meng ajukan serifikat halal pun berarti melindungi konsumen. Apalagi, lebih dari 80 persen masyarakat Indonesia merupakan Muslim. "Itu kepedulian kita sebagai umat Muslim untuk melindungi konsumen. Jadi, bukan hanya soal mendapat banyak uang," tutur Chef Adam. 

 

 
 Sumber : Republika
 

(PKPH, Jakarta)- Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan meluncurkan aplikasi SIHALAL pada Oktober 2019 mendatang. Hal ini disampaikan Kepala BPJPH Sukoso dalam rapat kesiapan penyelenggaran pelayanan jaminan produk halal, di Jakarta.

Kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Sukoso melaporkan aplikasi yang telah selesai pengembangan perangkat hardwarenya ini sedang dalam pengembangan modul sertifikasi. “Aplikasi ini akan diuji coba internal pada Agustus, dan diuji coba external pada bulan September," terang Kepala BPJPH Sukoso, Kamis (04/07). Aplikasi yang akan menjadi 'backbone' layanan jaminan produk halal di Indonesia ini rencananya akan dilaunching bagi publik pada bulan Oktober 2019 mendatang. Hadir dalam rapat tersebut, Staf Khusus Menag Hadi Rahman, Staf Ahli Menag Janedjri M. Gaffar, serta jajaran eselon III dan IV pada BPJPH.

Dalam kesempatan tersebut, Menag Lukman meminta seluruh jajaran BPJPH untuk fokus pada penyiapan aplikasi SIHALAL. Selain penyiapan aplikasi, Menag juga mengingatkan jajarannya untuk terus membangun kerjasama dengan seluruh pihak yang menjadi mitra pelayanan jaminan produk halal, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Bangun kerjasama yang luwes, fleksibel, dan akomodatif. Ingat, bahwa kita memerlukan peran dari semua pihak untuk mewujudkan terselenggaranya kepentingan yang lebih besar, yaitu pelayanan jaminan produk halal bagi masyarakat,” pesan Menag. Untuk itu, Menag meminta jajarannya untuk mengerahkan seluruh hati dan pikirannya untuk mewujudkan layanan jaminan produk halal di Indonesia. "Saya berharap kita bisa menaruh hati di sini. Saya mohon kepada saudara semua untuk memberikan hati dalam mengerjakan ini," pinta Menag

Sumber: Kemenag.go.id

(PKPH, Jakarta)-Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Sukoso mengatakan akan segara meluncurkan logo untuk sertifikasi produk  halal yang baru. Label halal baru itu diberi nama Halal Indonesia. "Logo itu diputuskan oleh Kemenkumham dan masih disimpan di Kemenkumham . Akan segera diluncurkan pada 17 Oktober 2019," kata Sukoso di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019.

Sukoso menuturkan, bagi usaha atau jasa yang sudah menggunakan logo halal lama masih diperbolehkan. Namun, sampai tiga tahun sejak peraturannya berjalan, maka harus mengganti dengan logo halal yang baru. "Aturan kita membolehkan logo yg lama selama tiga tahun. Jadi silahkan gunakan logo yang lama hingga stok di gudang habis logonya. Sampai masa jeda tiga tahun nanti diganti dengan logo baru yang bernama logo Halal Indonesia," ujar Sukoso. Tentang penggunaan logo yang baru, Menurut Sukoso, perintah itu adalah amanat undang-undang yang tertuang pada Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Jika produk atau jasa sudah mempunyai sertifikasi halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Sukoso menerangkan, mereka bisa langsung melapor ke BPJPH untuk melakukan pendataan. Dengan demikian BPJPH dapat mengetahui jumlah dan sektor mana saja yang sudah tersertifikasi. "Karena ini maklumat Undang-Undang jika sertifikasi anda habis, sebelum tiga bulan, BPJPH wajib mengingatkan anda lewat surat resmi," kata Sukoso.

Sukoso mengungkapkan, pihak sedang mempersiapkan untuk Sistem Informasi Manajemen Halal atau SIM Halal agar pengajukan sertifikasi halal bisa dilakukan secara daring. Namun menurutnya, itu semua tidak mudah karena sistem ini harus teritegrasi dengan bank rekanan bank. Menurut Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas barang dan jasa. Termasuk di sini adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa ginetik, barang guna pakai, lalu ada penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian.

 

Sumber: tempo.co

(PKPH, Pandeglang), Kementrian Pariwisata Republik Indonesia melalui Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional II kembali mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan judul Identifikasi Culture Diversity dan Biodiversity Geopark Ujung Kulon Pandeglang, pada hari Rabu, 26 Juni 2019 di Ruang Meeting S’Rizki Hotel & Restaurant, Pandeglang.

Kegiatan FGD ini dihadiri oleh ± 50 peserta yang terdiri dari: SKPD di Provinsi Banten, SKPD Kabupaten Pandeglang, Badan Pengelola Geopark Ujung Kulon, Para Pelaku Usaha, Akademisi, Pusat Kajian Produk Halal (PKPH) UNMA Banten, Asosiasi dan Komunitas Pariwisata, Tim Percepatan KEK Tanjung Lesung dan Kementerian Pariwisata RI. FGD Identifikasi Culture Diversity dan Biodiversity Geopark Ujung Kulon Pandeglang tersebut dipimpin Kadispar Provinsi Banten, Ir. Hj. Eneng Nurcahyati, dengan Narasumber antara lain: Prof. Reiza Dienaputra (Universitas Padjajaran), Mufti Ali, Phd (Sejarawan Banten), Dr. Asep Muhyidin, M.Pd (Universitas Tirtayasa), Ir. Anggodo (Kepala Taman Nasional Ujung Kulon).

Acara dibuka oleh Kadispar Kabupaten Pandeglang dr. Hj. Asmani Raneyanti, MM, MHA, dalam sambutan menyampaikan: Dinas pariwisata Kabupaten Pandeglang menuju Geopark Nasional, walaupun anggaran terbatas namun karena adanya kemauan,  kami yakin  Pandeglang bisa menjadi Geopark Nasional, semangat Bupati Pandeglang dan upayanya yg maksimal semoga bisa mewujudkannya. Pandeglang sudah menetapkan mulai Ujung Pantai Carita sampai dengan Ujung Kulon sudah menjadi kawasan untuk Geopark Nasional. Team dari sumber daya manusia (SDM) Provinsi Banten sudah menyelusuri peninggalan-peninggalan yang akan dimasukan kedalam Geopark Nasional, karena banyak peninggalan-peninggalan yang berharga ternyata tidak dimanfaatkan sebagai Geopark. Semoga, PP. 9 tahun 2009 tidak menghambat pandeglang dalam membangun Geopark Nasional.

Kabid Area I Asdep Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional II Ibu Wastutik, SE, MM menyampaikan  bahwa Kegiatan ini  sebagai langkah lanjutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan destinasi wisata baru atau Geowisata yang berada di Kawasan Ujung Kulon Kabupaten Pandeglang yang tujuan sebagai langkah lanjutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan destinasi wisata baru atau Geowisata yang berada di Kawasan Ujung Kulon Kabupaten Pandeglang yang tujuan pelaksanaan FGD ini antaranya menyamakan persepsi diantaranya adalah kepentingan dan stakeholder pariwisata terkait unsur Akademisi, Business, Community, Goverment, Media (ABCGM) melalui sistem penataan dan pengelolahan yang sinergi, harmoni, dan kerjasama sehingga dapat mewujudkan destinasi Geopark Kawasan Ujung Kulon Kabupaten Pandeglang. (Agus setiawan/pkph unma)

 

(PKPH, Jakarta)-Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengadakan  Focus Group Discussion (FGD) dengan Akademisi pada 19 Juni 2019 di Jakarta. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengajak akademisi berperan aktif dalam  program Kampung Anak Sejahtera (KAS). KAS adalah program dari KPPPA bekerjasama dengan Food Bank of Indonesia (FOI) untuk membantu menekan angka gizi buruk pada balita.

FGD tersebut dihadiri akademisi dari berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, seperti: UGM, UI, IPB, UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Universitas Udayana, Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) Banten, Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, dan LIPI.  Diskusi diarahkan untuk memberikan saran dan mengkritisi program Kampung Anak Sejahtera baik berdasarkan program tahun lalu maupun rencana program tahun ini sesuai bidang keilmuan dan berkolaborasi membentuk model pendampingan intervensi pangan masyarakat dengan fokus penekanan angka stunting dan perbaikan status gizi balita. 

Hendra Jamal, asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan, mengemukakan bahwa target penurunan angka stunting adalah 20% sebagaimana dicanangkan WHO.  Prof. Ikeu Tanziha dari Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB menekankan penting adanya konvergensi lintas sektoral dalam intervensi program KAS.  Masih menurut Prof. Ikeu, selain pemberian makanan tambahan (PMT) perilaku pengasuhan yang baik sangat berperan dalam menekan angka stunting.  Dari UNMA, Mujijah menambahkan bahwa kedekatan orang tua dengan anak juga dapat memberikan pengaruh positif dalam tumbuh kembang balita.  Sedangkan Tuti Rostianti dari prodi Teknologi Pangan Unma menyampaikan bahwa kerjasama OPD dengan pusat juga penting dijalin agar program berjalan efektif dan efisien.

Program KAS sendiri dilakukan mengingat status gizi anak Indonesia saat ini dalam kondisi yang tidak menggembirakan.  Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 sebanyak 3,9% balita mengalami gizi buruk, 13,8% gizi kurang, dan 30,8% mengalami pendek (stunting).  Permasalahan gizi tersebut akan mengakibatkan tumbuh kembang anak tidak optimal yang pada akhirnya berpengaruh pada kualitas generasi. 

Kampung Anak Sejahtera (KAS) merupakan program kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Food Bank of Indonesia (FOI) untuk membantu menekan angka gizi buruk pada balita melalui program.  Program tersebut terdiri dari program intervensi pangan pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita pada masa 1000 HPK hingga anak berusia 2-5 tahun selama 6 bulan dan setiap bulannya diadakan monitoring status gizinya.  Selain itu diberikan edukasi dan pelatihan tentang pangan dan gizi pada relawan, ibu hamil, ibu menyusui, dan orang tua balita penerima program pemberian makanan tambahan (PMT). Program KAS telah dilaksanakan di 4 daerah yaitu Desa Bulagor (Pandeglang), Desa Cibatok Dua (Bogor), Desa Selomirah (Magelang), dan Desa Kalisogo (Sidoarjo).  Tahun ini KAS akan dijalankan pada 4 wilayah baru, yaitu Kabupaten Subang, Wonosobo, Grobogan, dan Kulonprogo.  Sejak tahun 2018 Unma telah terlibat dalam program KAS dalam edukasi dan pelatihan tentang pangan dan gizi.  Tahun ini diharapkan tidak hanya dosen yang berperan tetapi juga mahasiswa UNMA dapat terlibat dalam program tersebut, terutama sebagai pendamping pelaksanaan program agar tepat sasaran dan berjalan baik. (EK/PKPH Unma)

 

(PKPH, Jakarta) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Sukoso mengatakan, proses penjaminan produk halal akan dilakukan secara sinergis sesuai kewenangan yang diatur dalam regulasi. Selaku leading sector, BPJPH akan segera memfinalisasi kesepakatan kerja sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terkait sertifikasi halal untuk produk yang memerlukan izin edar (BPOM). "Diharapkan nantinya proses sertifikasi dan proses pengajuan/perpanjangan izin edar dapat disatukan, sehingga akan lebih mudah dan efisien," tutur Sukoso dalam pernyataan resminya, Jumat (17/5). Sinergi juga akan dilakukan BPJPH dengan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan Kadin (Kamar Dagang dan Industri). Pada tahap awal, ketiga pihak ini akan menerbitkan “Buku Pintar Jaminan Produk Halal”, untuk memberikan penjelasan kepada publik, khususnya para pelaku usaha, tentang berbagai hal praktis terkait Jaminan Produk Halal (JPH).

"Buku ini akan disusun dengan bahasa sederhana dan pendekatan yang user-friendly. Buku tersebut diharapkan akan memberikan pemahaman yang benar kepada publik," terangnya. Kerja sama juga akan dilakukan dengan kementerian/lembaga terkait, juga perguruan tinggi. Selain dengan BPOM, sinergi juga dijalin dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koperasi dan UMKM. "MoU kerja sama ini telah dibahas secara bilateral dan saat ini dalam proses finalisasi sebelum dilakukan penandatanganan," jelas Sukoso

Dia menambahkan, finalisasi pembahasan draf Perjanjian Kerja Sama juga sudah dilakukan antara Kementerian Agama dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN). Setelah terbit PP, penandatanganan MoU segera dilakukan.

Sementara dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), lanjut Sukoso, kerja sama dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian produk. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sesuai amanat UU JPH menjadi LPH dengan mengikuti ketentuan yang terdapat pada UU JPH. Sinergi bersama LPH juga dilakukan dengan perguruan tinggi. Hingga saat ini telah dilaksanakan 79 visitasi ke perguruan tinggi/ lembaga guna percepatan pendirian LPH. Dari hasil 79 visitasi tersebut, 34 perguruan tinggi/lembaga sudah menandatangani MoU dengan BPJPH. "34 perguruan tinggi/lembaga sebagai calon LPH tersebut telah mengirimkan masing-masing tiga orang calon auditor halal untuk mengikuti diklat dari Kementerian Agama," jelas Sukoso.

Untuk Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN), Sukoso menjelaskan, saat ini sudah ada 45 lembaga yang berkerja sama dengan MUI sebagai Halal Certificate Body. Namun, beberapa Halal Certificate Body sudah berakhir masa berlakunya. Kondisi saat ini, terdapat 21 LHLN yang mengajukan kerja sama dengan BPJPH. "Alhamdulillah sejumlah tahapan persiapan sudah dilakukan. Terbitnya PP 31 tahun 2019 tentang Pelaksanaan atas UU No 33 tahun 2014 tentang JPH akan mendorong BPJPH untuk segera mengimplementasikan tugas penjaminn produk halal di Indonesia. Insya Allah, ini akan segera kami lakukan bertahap," paparnya.

 

Sumber: JPNN.com

(PKPH, Jakarta ) --- Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertemu dengan Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP) untuk membahas tentang prosedur pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Auditor Halal. 

Keterangan ini disampaikan Kepala BPJPH Sukoso, di Jakarta. "Kemarin kita sudah bertemu dengan BNSP terkait prosedur pendirian LSP Auditor Halal," ujar Sukoso, Selasa (21/05). Sukoso menyampaikan, Kepala BNSP Kunjung Masihat menyambut baik rencana pendirian LSP auditor halal, sebagai wujud pelaksanaan amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). 

Untuk itu menurutnya, BNSP mendorong penyelesaian penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Auditor Halal, yang saat ini tengah digarap oleh BPJPH dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.  Penyusunan SKKNI Auditor Halal menurut Sukoso dibutuhkan oleh BPJPH untuk membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Auditor Halal. "Kalau kita sudah punya SKKNI Auditor Halal, kita bisa membentuk LSP," terang Sukoso. 

Kepala BNSP  menurut Sukoso juga berharap rancangan SKKNI auditor halal BPJPH segera selesai agar BPJPH memiliki LSP atau mendorong perguruan tinggi/lembaga lain untuk bekerja sama dalam mendirikan LSP auditor halal.

"Saat ini belum ada satu pun auditor halal, betul karena kami sedang menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) auditor halal bersama MUI, Kemenaker, Kemen PMK dan K/L terkait," jelas Sukoso. Penyusunan SKKNI Auditor Halal  tersebut menurutnya menggunakan metode adaptasi dari SKK Khusus Auditor Halal MUI hasil  kesepakatan  tim perumus dan tim verifikasi penyusunan SKKNI Auditor Halal yang di dalamnya melibatkan perwakilan MUI. 

Sukoso menuturkan, pihaknya berharap rancangan SKKNI sudah ditandatangani Menteri Tenaga Kerja pada akhir Mei 2019 ini. "Karena SKKNI Auditor Halal ini akan menjadi acuan dalam pembentukan LSP di perguruan tinggi maupun lembaga lain yang bekerjasama dengan BPJPH," kata Sukoso.

Ia menambahkan, selama ini Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) telah memiliki standar kompetensi kerja (SKK) tetapi tidak berlaku secara nasional. "SKK auditor halal yang dimiliki MUI hanya berlaku terbatas di lingkungan MUI saja, tidak secara nasional," kata Sukoso. MUI sendiri saat ini menurut Sukoso sedang mengupayakan pendirian LSP. Dasarnya SKK khusus MUI. LSP tersebut nantinya hanya berlaku untuk auditor halal di lingkungan MUI saja dan belum mengacu pada  UU Nomor 33 tahun 2014.

"Jika BPJPH telah memiliki SKKNI Auditor Halal, maka SKK khusus MUI dengan sendirinya tidak berlaku lagi, dan LSP MUI otomatis tidak bisa melakukan diklat kecuali atas persetujuan tertulis dari BPJPH," imbuhnya.

Sukoso juga menyampaikan penyusunan SKKNI Auditor Halal menjadi bagian tanggung jawab BPJPH dalam rangka menjalankan amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal. "Dalam UU tersebut disebutkan bahwa BPJPH juga berwenang untuk melakukan registrasi maupun pembinaan bagi auditor halal," kata Sukoso.

 

Sumber: BPJPH, Kemenag.go.id

 

(PKPH JAKARTA) -- Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal (PP JPH) akhirnya disahkan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Ketua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH), Sukoso menerima salinan PP yang telah ditandatangani presiden tersebut. "Alhamdulillah sudah keluar PP JPH," kata Sukoso pada Republika.co.id, Rabu (15/4).

PP JPH tersebut tertuang dalam Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. PP ditetapkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 29 April 2019.

Selain itu, PP telah diundangkan dan ditandatangani juga oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly pada 3 Mei 2019. Sukoso menyampaikan proses selanjutnya setelah ini adalah menunggu peraturan Menteri Agama.

Secara garis besar PP JPH berisi antara lain tentang Kerja Sama dengan Kementerian dan Lembaga, Kerja Sama Internasional, Kerja Sama MUI, Tata Cara Registrasi dan Sertifikasi Halal, serta Lembaga Pemeriksa Halal dan Auditor Halal.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan bahwa PP JPH tidak akan menyulitkan dunia usaha. Menurutnya, pemerintah memastikan agar UMKM dapat menjalankan regulasi tersebut. Ia tidak ingin PP tersebut menjadi beban yang memberatkan para pelaku industri khususnya UMKM. Bambang menyetujui bahwa pengembangan industri halal harus memiliki kerangka regulasi yang baik.

"Sehingga aturan tersebut harus memudahkan para pelaku usaha menjalankan bisnisnya," katanya.

 

Sumber: Replubika online

(PKPH, Cilegon) -Tak terasa dan wajib disyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Swt, hari ini kita memasuki puasa di hari pertama di tahun 1440 H. Pemerintah telah menetapkan awal ibadah puasa bulan Ramadhan jatuh pada tanggal 6 Mei 2019. Puasa (As-Shaum) menurut bahasa adalah al-imsak (menahan), secara syariat didefinisikan dengan menahan diri dari makan, minum, menggauli istri, dan seluruh perkara yang dapat membatalkannya sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat beribadah kepada Allah Swt.

Allah mewajibkan ibadah puasa kepada umat Rasulullah Muhammad saw, ibadah puasa ini juga diwajibkan kepada umat umat sebelumnya, tujuan diperintahkan berpuasa ini adalah agar bertakwa kepada Allah, hal ini disebutkan dalam Al Quran, Allah berfirman:

Hai orang-orang berfirman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa [Al Baqarah (2): 183].

Puasa akan melatih, mendidik, dan menguatkan mental untuk bersabar, mengajarkan dan membantu jiwa agar terbiasa mengendalikan diri, dan menumbuhkan, merawat kekuatan takwa.

 

Keutamaan Puasa

Rasulullah saw menjelaskan tentang keutamaan orang yang berpuasa, dalam beberapa hadisnya, yaitu:

  1. Puasa sebagai perisai dari api neraka

          Puasa itu perisai dari api neraka, sebagaimana perisai yang melindungi salah seorang dari kalian dari pembunuhan di medan perang (HR Ahmad).

  1. Menjauhkan dari api neraka

          Barangsiapa berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh perjalanan 70 musim (HR Muttafaq ‘alaih).

  1. Doanya tidak tertolak

          Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, ketika berbuka doanya tidak akan tertolak (HR Ibnu Majah).

  1. Masuk Surga melalui pintu Ar-Rayyan

        Sesungguhnya di surga ada pintu yang bernama Ar-Rayan. Kelak pada hari kiamat nanti orang-orang yang berpuasa akan masuk surga melaluinya dan tak seorangpun selain mereka yang diizinkan melaluinya. Ketika dikatakan, “ mana orang-orang yang berpuasa?” Kemudian mereka bangkit, yang tak seorangpun selain mereka yang melaluinya. Ketika mereka telah masuk, seketika pintu tersebut ditutup, karena itulah tidak seorang pun selain mereka dapat memasukinya (HR Muttafaqu ‘Alaih).

Marilah di bulan suci, bulan Ramadhan ini kita laksanakan perintah Allah dengan menjalankan ibadah puasa dengan mengikuti contoh kepada Rasulullah saw, semoga ibadah kita ini akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan akan mendapatkan ridhoNya.

 

Hadi Susilo

Staf Pengajar Prodi Biologi

Fakultas Sains, Farmasi, dan Kesehatan

Universitas Mathla'ul Anwar Banten

(PKPH, Serang)- Universitas Mathla'ul Anwar  (Unma) Banten menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI di Serang (10/5). Penandatangan dilakukan oleh Prof Dr H Abdul Gani Abdullah SH, selaku Rektor Universitas Mathla'ul Anwar Banten dan Prof Ir Sukoso, M.Sc PhD, selaku Kepala Badan BPJPH, dan disaksikan oleh Wakil Rektor I Unma Banten, Dr H Jihaduddin M.Pd, dan Wakil Rektor III Unma Banten, Dr H Ali Nurdin, M.Si.

Peserta Seminar dan Workshop HICO 2019

Penandatangan nota kesepahaman juga dikuti dengan kegiatan Seminar nasional halal dan Workshop dengan tema Halal Industry: Challenges & Opportunities, yang diikuti oleh 340 peserta, dari: Akademisi, Mahasiswa, Pelajar, Pelaku UMKM dan Industri, Pemerintah Daerah, dan MUI. Narasumber yang hadir bersal dari BPJPH, Kawasan Industri Halal Modern Land Cikande, BB BPOM Serang dan PKPH Unma Banten.

Penyerahan Buku Undang Undang No 33 Tahun 2014, Tentang Jamianan Produk Halal

Direktur PKPH Unma Banten, Hadi Susilo, menyampaikan penandatangan nota kesepahaman ini terkait dengan Jaminan Produk Halal dan Pengembangan Kelembagaan antara UNMA Banten dan BPJPH. PKPH Unma Banten telah berdiri  2 tahun yang lalu, dan telah berkiprah dalam sosialisasi UU No 33 Tahun 2014, tentang Jaminan Produk Halal di Wilayah Propinsi Banten. PKPH Unma Banten telah bekerjasama dengan MUI Kabupaten Pandeglang, LPPOM Banten, BPPV Dinas Pertanian Banten, dan PT Sucofindo. Disamping itu, PKPH Unma Banten juga membantu menfasilitasi UMKM untuk mendapatkan Sertifikasi Halal dari LPPOM MUI Banten.

 

Sosialisasi UU No 3 Tahun 2014, Oleh kepala BPJPH, Prof Ir Sukoso, MSc. PhD

 

Ketua Panitia Seminar Nasional dan Worshop, Priyono, memyampaikan ucapan terima kasihnya kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan seminar dan workshop ini, seminar ini didukung oleh IAI, PAFI, Bank BI Kanwil Banten, Fakultas Sains dan Farmasi Unma Banten,  BB BPOM Serang, dengan media partner, Kantor Berita Islam Internasional MINA, Antara, Swara Banten, Jawa Pos TV, Radio krakatau FM.

000508231
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Bulan Ini
Bulan Lalu
Seluruhnya
28
529
3183
8432
22023
508231
IP Anda: 54.92.148.165
21-07-2019 00:24

Flag Counter

Kontak :

Ruang Dekanat Fakultas Teknologi Pertanian
Gedung G ,  Universitas Mathla’ul Anwar Banten Jalan Raya Labuan Km 23 Saketi Pandeglang Banten.
KONTAK KAMI: