BPJPH Segera Bentuk LSP Auditor Halal

(PKPH, Jakarta ) --- Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertemu dengan Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP) untuk membahas tentang prosedur pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Auditor Halal. 

Keterangan ini disampaikan Kepala BPJPH Sukoso, di Jakarta. "Kemarin kita sudah bertemu dengan BNSP terkait prosedur pendirian LSP Auditor Halal," ujar Sukoso, Selasa (21/05). Sukoso menyampaikan, Kepala BNSP Kunjung Masihat menyambut baik rencana pendirian LSP auditor halal, sebagai wujud pelaksanaan amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). 

Untuk itu menurutnya, BNSP mendorong penyelesaian penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Auditor Halal, yang saat ini tengah digarap oleh BPJPH dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.  Penyusunan SKKNI Auditor Halal menurut Sukoso dibutuhkan oleh BPJPH untuk membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Auditor Halal. "Kalau kita sudah punya SKKNI Auditor Halal, kita bisa membentuk LSP," terang Sukoso. 

Kepala BNSP  menurut Sukoso juga berharap rancangan SKKNI auditor halal BPJPH segera selesai agar BPJPH memiliki LSP atau mendorong perguruan tinggi/lembaga lain untuk bekerja sama dalam mendirikan LSP auditor halal.

"Saat ini belum ada satu pun auditor halal, betul karena kami sedang menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) auditor halal bersama MUI, Kemenaker, Kemen PMK dan K/L terkait," jelas Sukoso. Penyusunan SKKNI Auditor Halal  tersebut menurutnya menggunakan metode adaptasi dari SKK Khusus Auditor Halal MUI hasil  kesepakatan  tim perumus dan tim verifikasi penyusunan SKKNI Auditor Halal yang di dalamnya melibatkan perwakilan MUI. 

Sukoso menuturkan, pihaknya berharap rancangan SKKNI sudah ditandatangani Menteri Tenaga Kerja pada akhir Mei 2019 ini. "Karena SKKNI Auditor Halal ini akan menjadi acuan dalam pembentukan LSP di perguruan tinggi maupun lembaga lain yang bekerjasama dengan BPJPH," kata Sukoso.

Ia menambahkan, selama ini Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) telah memiliki standar kompetensi kerja (SKK) tetapi tidak berlaku secara nasional. "SKK auditor halal yang dimiliki MUI hanya berlaku terbatas di lingkungan MUI saja, tidak secara nasional," kata Sukoso. MUI sendiri saat ini menurut Sukoso sedang mengupayakan pendirian LSP. Dasarnya SKK khusus MUI. LSP tersebut nantinya hanya berlaku untuk auditor halal di lingkungan MUI saja dan belum mengacu pada  UU Nomor 33 tahun 2014.

"Jika BPJPH telah memiliki SKKNI Auditor Halal, maka SKK khusus MUI dengan sendirinya tidak berlaku lagi, dan LSP MUI otomatis tidak bisa melakukan diklat kecuali atas persetujuan tertulis dari BPJPH," imbuhnya.

Sukoso juga menyampaikan penyusunan SKKNI Auditor Halal menjadi bagian tanggung jawab BPJPH dalam rangka menjalankan amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal. "Dalam UU tersebut disebutkan bahwa BPJPH juga berwenang untuk melakukan registrasi maupun pembinaan bagi auditor halal," kata Sukoso.

 

Sumber: BPJPH, Kemenag.go.id

 
Read 130 times
Rate this item
(1 Vote)

Flag Counter

000528682
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Bulan Ini
Bulan Lalu
Seluruhnya
19
653
4760
14822
14061
528682
IP Anda: 34.236.38.146
24-08-2019 00:24

Kontak :

Ruang Dekanat Fakultas Teknologi Pertanian
Gedung G ,  Universitas Mathla’ul Anwar Banten Jalan Raya Labuan Km 23 Saketi Pandeglang Banten.
KONTAK KAMI: